darikita.com, Anggota DPRD DKI menyorot kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI lantaran angka kasus DBD terus meroket. Jika DKI sampai ditetapkan status KLB dewan menilai kinerja Dinas Kesehtan gagal. Bahkan pejabat yang terkait dinilai harus dicopot.
Melonjaknya kasus DBD di Ibu Kota dilontarkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa. ”Khususnya dalam musim hujan ini saja, jumlah penderita DBD sudah mencapai 1.307 kasus,” ujar mantan wartawan yang kini menjadi juru bicara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu.
Angka tersebut diperolehnya dari data Dinas Kesehatan DKI dan rumah sakit. Menurut Steven, dari angka tersebut masih di bawah kondisi luar biasa (KLB). Tetapi, kondisi tersebut wajib diwaspadai. ”Karena kenaikan angka kasus melonjak tinggi dalam dua pekan terakhir. Kalau tidak ditekan dari sekarang, dikhawatirkan akan semakin banyak menelan korban,” ungkapSteven.
Oleh karena itu Steven mendesak Pemprov DKI, terutama jajaran Dinas Kesehatan, camat, dan lurah untuk meningkatkan PSN. ”Sementara ini PSN harus lebih digalakkan lagi di tengah masyarakat. Jangan cuma tiap Jumat pagi, kalau perlu seminggu dua kali,” kata Steven.
Dia menambahkan anggaran kesehatan di Jakarta sangat besar sekitar Rp 10 triliun. Dengan besaran anggaran tersebut, seharusnya pencegahan DBD di DKI sudah maksimal. ”Camat dan lurah harus menggugah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PSN. Masih sangat banyak warga tak peduli PSN dan mereka tidak tersentuh oleh aparat wilayah,” kritik Steven.
Menurutnya juga, seandainya kasus DBD di Jakarta nanti statusnya meningkat menjadi KLB, berarti kinerja pemprov soal kesehatan, gagal. ”Kalau DKI terjadi KLB, Gubernur Ahok harus mencopot jabatan pimpinan di Dinas Kesehatan, camat, dan lurah setempat,” tandas Steven.
Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinkes DKI Jakarta, Kusmedi, nampak sedikit emosional. Dia menyangkal jumlah warga DKI yang terserang DBD mencapai 1.307 kasus. ”Bapak Steven itu ngawur,” tukasnya. Sayangnya, Kusmedi tidak mau menyebut jumlah kasus versi pihaknya. Bahkan Kusmedi cenderung tidak mau disalahkan.
Justru dirinya terkesan menyalahkan warga DKI dan daerah penyanggah DKI dengan angka DBD tinggi. Menurutnya, saat ini saluran air dan gorong-gorong dibersihakn oleh petugas PPSU. Berarti jentik itu munculnya dari rumah-rumah warga. Seharusnya petugas jumantiknya harus berasal dari penghuni rumah itu sendiri. ”Masak setelah ada yang terkena DBD yang dicari Dinas Kesehatan. Yang bener aja,” tegasnya.
Menurutnya, bagaimana DKI tidak terserang DBD. Sebab daerah penyangga DKI seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang berstatus KLB. Maka wilayah pinggiran DKI juga terimbas dari wilayah luar tersebut. ”Yang tinggi-tinggi ya yang deket daerah-daerah itu. Kayak Duren Sawit tinggi karena dekat dengan Bekasi, Pasar Rebo dari Depok, Cengkareng dari Tangerang,” urainya. Menurutnya juga, untuk melihat permasalah DBD itu jangan melihat angka. ”Kalau ngomong DBD itu kita lihat IR atau insiden rate,” paparnya.
Secara keseluruhan IR DBD untuk DKI mencapai 17,21. Artinya per 100 ribu penduduk ada 17 orang yang terserang DBD. Berdasarkan data yang dibacanya, IR tertinggi berada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yakni mencapai 30,65. Posisi IR kedua ditempati Setia Budi 29,44, ketiga Tebet 29,37.
”Kalau kamu melihat tempat-tempat tadi, itu tempat-tempat di mana petugas jumantik tidak bisa masuk. Kelapa Gading, Setiabudi, Tebet. Ini yang mesti terus dipantau. Sekolah-sekolah nyamuknya banyak banget,” ungkapnya. Insiden tertinggi DBD diderita anak umur 7-12 tahun yakni mencapai 40 persen.
DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang beroperasi antara jam 09.00-13.00. ”Artinya anak-anak itu kenaknya ada di sekolah. Makanya sekolahnya yang mesti diobrak-abrik,” tegasnya. Kusmedi mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI.
Yakni untuk segera melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di sekolah-sekolah. Menurutnya, selama ini masyarakat masih mengandalkan fogging untuk mengatasi DBD. Padahal akibat fogging yang dilakukan tidak benar justru menjadikan masalah baru. Justru banyak nyamuk DBD yang resisten atau kebal.
Secara prosedur, fogging itu sudah diatur oleh Puskesmas setempat. ”Tapi ini enggak, ada yang seminggu dua kali difogging. Ya lama-lama nyamuknya resisten,” urainya. Jika di suatu wilayah ada kasus DBD petugas akan mengecek terlebih dahulu. Jika ditemukan jentik baru difogging. Kalau tidak ditemukan, maka hanya dilaksanakan PSN saja. (dni/fik)
