AWAL TUDUHAN: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kanan) bersama dengan Manager Persib Bandung H Umuh Muchtar (kiri), mengangkat piala LSI 2014 yang berhasil diraih Persib Bandung.
darikita.com, Bandung – Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar gusar. Pria berkumis tebal ini risau karena dituduh uang kadedeuh sebagai bonus pasca Persib meraih juara Indonesia Super League (ISL) 2014.
Teknisnya, ada sekitar sekira sembilan pesan singkat bernada sumbang diterima Umuh. SMS yang beralamat ke ponselnya itu mengatasnamakan dari beberapa perwakilan bobotoh.
Untuk diketahui, seusai meraih kampiun Atep cs dijanjikan bonus sebesar Rp 1,5 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
”Itu memang benar saya sangat-sangat kaget, bukan satu dua nomor tapi ada beberapa orang berturut-turut,” tandas Umuh di Graha Persib, Jalan Sulanjana, kemarin (13/8).
”Isinya menyebutkan uang sudah diterima dari tiga bulan yang lalu dan bertanya kenapa itu belum dibagikan,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, jelas Umuh menyanggah. Sebab, dia mengaku, tak sepeserpun tak pernah menerima uang ”kadeudeuh”. Malah dia mengaku, hingga saat ini masih menunggu-nunggu dana tersebut cair.
”Mungkin bisa saja uang itu sudah dibagikan, tapi belum sampai ke sana. Gubernur harusnya mengklarifikasi ini,” jelasnya.
Umuh merinci, SMS tuduhan tersebut mulai dia terima sejak Senin (10/8). Secara pribadi, dia tak ingin minum dari keringat pemainnya sendiri. Artinya, Umuh tak akan tega merampas uang yang sebenarnya hak dari Atep cs. Karena itu, dia ingin ada klarifikasi dari pihak Pemprov.
”Saya akan kembalikan lagi kepada Gubernur (Ahmad Heriawan), saya minta jawaban nanti bagaimana, saya baik-baik sama pak Gubernur,” jelasnya.
Berbeda dengan kadedeuh dari Pemprov, Umuh membeberkan, pihaknya sudah menerima bonus dari pihak Pemerintah Kota Bandung.
”Kalau Wali Kota sudah langsung memberikan bonus. Dari dia tidak pakai APBD tapi mengumpulkan teman-temannya yang cinta dengan Persib,” ulasnya.
Umuh mengaku sangat menyayangkan dengan adanya tuduhan itu. Dia khawatir uang kadedeuh tersebut sudah diamankan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Mungkin bisa saja uang itu sudah dibagikan, tapi belum sampai,” pungkasnya.
Pembatasan Gaji Pengaruhi Kualitas
Di bagian lain, Umum menilai pembatasan gaji pemain justru akan mengurangi kualitas bertanding. Seperti diketahui, PT Liga Indonesia (LI), melalui CEO LIGA, Joko Driyono mewacanakan tiga opsi soal gaji pemain yaitu Financial Fair Play, Salary Cap dam Budgeting Cap. Hal ini dilakukan demi perbaikan dan kompetisi ISL lebih profesional.
Umuh pun ragu para pemain yang berkualitas akan setuju dengan wacana tersebut.
”Kalau masalah Salary Cap, itu kan hak semua pemain. Kalau Klub kalau tidak siap ya lebih nggak usah ikut. Jangan membatasi, kalau dibatasi harapan pemain bisa hancur,” jelasnya.
Kata Umuh, bisa jadi malah menimbulkan kecurangan di pihak klub dan pemain itu sendiri. Karena kedua pihak bisa saling menjalin kesepakatan melalui jalan belakang. Dia lebih mendukung perihal gaji pemain kembali seperti semula.
”Misalnya gaji harus Rp 70 ribu, tapi pemain tetap ingin Rp 100 ribu, itu akan menimbulkan kongkalingkong antara klub sama pemain. Itu kan sudah mendidik tidak benar. Kalau dipaksakan sama rata apa akan benar? Kalau benar ya silakan, tapi nanti kan dikhawatirkan ada kebohongan,” tuturnya.
Diketahui, financial fair play sendiri adalah mengadopsi di Liga Eropa. Sementara salary cap dan ada floor value, yaitu batas atas dan bawah sehingga nilai pemain dibatasi regulasi.
Lebih lanjut, soal Piala Proklamasi yang rencananya bakal digelar 22 Agustus, Umuh bakal berembuk lebih dulu dengan pihak manajamen. Ya, event yang digagas PSSI tersebut rupanya diundur sepekan, sebab kedua tim yang bakal mentas, yakni Persib dan Arema Cronus menilai terlalu mepet. Sementara kedua tim tersebut memang baru saja bertemu pada Selasa (11/8).
”Hal itu sudah saya bicarakan dengan pak Zainuri (Komisaris PT PBB) untuk Piala Proklamasi, saya belum bisa mengatakan siap atau tidak siap, keputusan ada di pak Glenn (Dirut PT PBB),” tambahnya.
Umuh pun tak mempermasalahkan venue laga, walaupun ia menyangsikan terkait perizinan dari kepolisian. Pasalnya di tanggal yang sama Kabupaten Bandung sedang melangsungkan Pilkada, mengingat ada wacana bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang.
”Biarin saja, bisa diizinkan atau tidak. Kita nggak mau urus-urus yang penting main, kalau ada apa-apa gak jelas tanggung jawabnya,” ujar Umuh. (ryt/rie)
