darikita.com – BANDUNG – Dinas Pendidikan Jawa Barat tak akan mentolelir peserta yang menggunakan data palsu. Karena jika itu terbukti pihak Disdik Jabar akan membatalkan kelulusannya.
Ketua PPDB Provinsi Jawa Barat Firman Adam mengim-bau para peserta ataupun orang tua peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik online maupun offline di tingkat SMA dan SMK sederajat tahun ajaran 2018/2019 wajib menggunakan data asli bukan palsu.
”Jika terbukti orang tua peserta atau peserta memalsukan data saat pelaksanaan PPDB. Seperti memalsukan data SKTM maka pihak sekolah yang dituju akan membatalkan kelulusan peserta secara langsung,” tutur Firman yang juga mejabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar pada Jabar Ekspres di Bandung, kemarin (4/6).
Dikatakan Firman, para orang tua peserta termasuk peserta PPDB SMA, SMK dan sederajat sebaiknya menggunakan data asli. Karena pihak sekolah yang akan dipilih oleh peserta akan meminta data fotocopy termasuk aslinya untuk melihat keabsahan data-data yang diberikan.
”Sehingga, praktik memalsukan data-data saat pelaksanaan PPDB ini akan diketahui oleh pihak sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Jawa Barat, Yesa Sarwedi menambahkan, selain mekanisme melampirkan data-data asli saat melakukan pendaftaran PPDB baik online maupun offline (terutama saat pendaftaran ulang). Pihak sekolah akan memverifikasi data yang dilampirkan peserta dengan datang langsung ke tempat tinggal yang disebutkan dalam data yang diberikan sampai ke verifikasi ke kelurahan setempat.
”Cara-cara ini dilakukan untuk menjamin keaslian data yang diberikan oleh para peserta, karena tidak sedikit dari pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya pemalsuan data sering banyak dilakukan,” tambahnya.
Contoh kasus, ada peserta yang mengaku miskin dengan melampirkan SKTM dari kelurahan domisilinya, ternyata setelah di cek oleh pihak sekolah peserta tersebut merupakan anak dari Kepala Kepolisian Sektor.
”Agar hal tersebut tidak terjadi, maka kita akan perketat pemeriksaan keabsahan data-data dari para peserta dan akan melakukan verifikasi data secara mendetail,” katanya.
Selain itu, untuk menjamin keaslian datapun para peserta termasuk orang tuanya untuk membuat Surat Pernyataan. Dalam surat tersebut tertuang pernyataan data-data yang diberikan benar, dan bersedia akan dikenai sanksi, seperti bersedia dikeluarkan atau dibatalkan kelulusannya oleh pihak sekolah apabila setelah diverifikasi data terbukti data yang diberikan palsu.
“Untuk melihat keaslian data, karena sekolah hanya menyimpan fotokopi tetapi dokumen asli wajib dibawa termasuk diwajibkan membuat Surat Pernyataan tentang keaslian data yang diberikan, dan selanjutnya akan visit rumah calon peserta didik untuk memastikan,” ujarnya.
Sehingga dengan begitu PPDB 2018-2019 dijamin akan bebas dari praktik penipuan data terutama pada pemalsuan data SKTM yang sering terjadi sebagaimana dari hasil evaluasi PPDB tahun sebelumnya.
Disisi lain, apabila terbukti memalsukan data saat melaksanakan PPDB tegas Yesa orang tua peserta terancam akan dikenai sanksi pidana. Sanski pindana ini akan diberikan apabila setelah melakukan verifikais data, pihak sekolah menemukan pemalsuan data.
“Mekanismenya, pihak sekolah nanti akan berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum (polisi),” tegasnya.
Sanksi-sanksi tersebut diberikan sebagaimana yang tertuang dari aturan baru yaitu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 tahun 2018. Tujuannya tidak lain agar proses PPDB ini adil dan jujur. (*/ign)
