KIAN TERSISIH: Nelayan memeriksa jaringnya di kawasan kilang minyak PT Pertamina, Makassar, Minggu, (31/7). Saat ini nelayan tradisional di kawasan pelabuhan Poetere berada di tengah kepungan modernisasi.
darikita.com, JAKARTA – Pemerintah akhirnya punya dokumen yang menjadi landasan utama pembangunan energi nasional. Konsep itu disebut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bisa menjadi pegangan kementerian lembaga untuk membangun ketersediaan energi. Dalam dokumen itu, terdapat road map energi sampai 2025.
Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, poin penting dari RUEN adalah kesepakatan bahwa energi tidak lagi menjadi komoditas penjualan, tetapi menjadi driver bagi pembangunan nasional. ”Ketika energi tidak menjadi komoditas, nilai tambahnya dijadikan listrik, bahan bakar industri, dan bahan bakar komersial,” terangnya.
Salah satu kebijakan penting dalam RUEN adalah mengurangi ekspor minyak mentah secara bertahap. Pemerintah berharap ekspor bisa berkurang dari 38 persen pada 2015 menjadi 15 persen pada 2025. Ketika minyak mentah lebih banyak untuk kebutuhan nasional, impor diharapkan bisa menjadi 0 persen pada 2025. ”Kalau minyak diolah dalam negeri, nilai tambahnya kita yang dapat. Bisa mengurangi impor juga,” tambah Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja Puja.
Dia menyatakan, kilang-kilang dalam negeri siap mengolah minyak tersebut tanpa menjualnya ke luar negeri. Rahasia kepercayaan diri Wirat terletak pada dua proyek terkait dengan kilang minyak. Sebagaimana diketahui, saat ini PT Pertamina (Persero) sedang menjalankan proyek revitalisasi kilang-kilang tua melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP). Satu proyek lagi adalah membangun empat kilang minyak baru.
”RDMP dan kilang baru itu diusahakan bisa mengolah minyak dalam negeri,” imbuhnya. Menurut Wirat, pola itu tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan negara karena keran ekspor dikurangi. Dia menyebut sama saja karena dapat nilai tambah dari penggunaan dalam negeri.
Selain itu, uang untuk biaya transportasi tidak perlu lagi dikeluarkan. Wirat menuturkan, saat mengekspor minyak mentah, pemerintah ikut mengeluarkan biaya transportasi. Soal kenapa menyisakan 15 persen pada 2025, Wirat menyatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan kalkulasi. ”Angka itu termasuk dengan kondensat yang belum siap diolah dalam negeri,” terangnya.
Bukan hanya minyak, ekspor gas juga bakal dihilangkan dari saat ini sebesar 41 persen menjadi 0 persen pada 2025. Untuk gas, Wirat menyatakan wajar karena Indonesia nanti membutuhkan banyak gas. Pemerintah akan berfokus pada penyediaan gas terhadap masyarakat. ”Kalau demand tumbuh terus, malah kita harus impor gas,” jelasnya.
Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menjelaskan, minyak terbesar memang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Termasuk hasil eksplorasi di Malaysia yang sampai dibawa ke Indonesia untuk digunakan dalam negeri. ”Kebutuhan kilang untuk produksi 800-an ribu barel per hari (bph). Sebanyak 500 ribuan barel diproduksi kami,” terangnya.
Dia menuturkan tidak masalah kalau pemerintah mau menekan ekspor minyak sampai 15 persen. Wianda menyatakan tidak mengganggu penerimaan karena Pertamina melihat pada sustainability supply. ”Jangan sampai dalam negeri kekurangan. Harapannya nanti lebih banyak produksi untuk digunakan dalam negeri,” terangnya. (dim/c22/tia/rie)
