darikita.com, Lembaga kursus masih banyak yang belum berstandar tersendiri. Maka Dinas Pendidikan Jawa Barat akan membuat suatu badan untuk membuat akreditasi terhadap lembaga non-formal. Hal tersebut di Ungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman kepada wartawan saat ditemui usai seminar MEA di Graha Bakti Pos, Jalan Banda, Kamis (25/2). ”Yang menjadi penilaian untuk akreditasi tersebut adalah individu, kurikulum serta sarana dan prasana,” katanya.
Sehingga, tegas dia, akan ada standar yang jelas dalam lembaga kursus ini. Diakui olehnya, perlu ada peningkatan dari lembaga pendidikan ini. Walaupun, non formal harus tetap memiliki standar. Selanjutnya, setelah hal tersebut ada, akan mudah melakukan sertifikasi.
Peran tersebut perlu ada kerjasama dengan organisasi lainnya yang menunjang pendidikan kursus ini. Untuk itu, pihaknya akan melibatkan organisasi lainnya untuk mengakreditasi dan mensertifikasikan lembaga non-formal tersebut.
”Adanya HIPKI, dianggap sebagai organisasi yang membantu peran serta pemerintahan pendidikan Jawa Barat,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusup menjelaskan, saat ini bukan lulusan dari mana yang diterima bekerja, melainkan keahlian apa yang dia miliki. ”Lapangan kerja sendiri sebagian banyak diserap oleh SMK, bukan SMA. Artinya, lulusan SMK mampu menyerap apa yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Berdasarkan data terbaru yang dimiliki olehnya, jumlah angkatan kerja baru mencapai sekitar 14 Juta per tahun. Sedangkan jumlah angkatan kerja seluruhnya128 juta. Saat ini lapangan kerja yang terserap hampir setengahnya di sektor pertanian. Setelah itu, ada perdagangan, Jasa pariwisata dan formal.
Untuk jumlah tenaga kerja formal seperti TNI dan Polri di Indonesia hanya berjumlah 2 juta. Dari jumlah jumlah tersebut, ternyata di awal tahun 2016 tercatat sekitar 7,5 juta orang pengangguran di Indonesia.
”Saat ini, diakhir tahun lalu MEA tidak terelakan lagi. Lalu apa yang harus menjadi daya jual?” ujarnya.
Adanya pendidikan non-formal dianggap satu langkah dalam menghadapi MEA. Pendidikan non formal ini sebagai cara untuk menyiapkan personal atau individu tersebut. Dengan adanya MEA tantangan terbesar adalah kompetisi.
”Lembaga nonformal harus bisa membaca kebutuhan lapangan kerja,” katanya.
Dia menegaskan, lembaga nonformal mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja di lapangan apalagi dengan adanya MEA. Dia bergarap para lembaga nonformal ini, bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar. Sehingga, bisa mengurangi pengangguran terutama di Jawa Barat, lebih luasnya di Indonesia. (nit/fik)
