Presiden-Wapres Sempat Terjebak Demo Taksi
darikita.com, Demo besar-besaran yang dilakukan ribuan sopir taksi di jalan-jalan protokol Ibukota, sempat memicu kemacetan parah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat terjebak macet saat hendak menghadiri rapat kerja pimpinan Kementerian/Lembaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Selama satu setengah (1,5) tahun (sejak menjabat), saya kira baru hari ini pertama kalinya saya dan presiden terkena macet. Macet bukan karena lalu lintas padat, tapi karena demo sopir taksi,” kata JK di Auditorium Kementerian PUPR kemarin (22/3).
Jokowi yang dijadwalkan membuka rapat kerja pukul 09.00, terlambat sampai 45 menit karena macetnya jalanan dari Istana Presiden di Jakarta Pusat menuju Kantor Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sedangkan, JK yang berangkat dari Kompleks TNI AU Halim Perdanakusuma setelah memberi penghormatan pada prajurit TNI yang gugur di Poso, iringan mobilnya sempat terhambat di tol dalam kota Jalan Gatot Subroto. Bahkan, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) harus turun dari mobil untuk memastikan jalanan yang dipenuhi pendemo aman dilalui.
Demo sopir taksi, kata JK, mengingatkan dirinya bahwa kemajuan teknologi memang tak bisa ditantang. Karena itu, pemerintah tidak bisa begitu saja menerima tuntutan pendemo untuk menutup layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car, karena kemajuan teknologi tak bisa dihentikan. ”Tinggal sekarang diatur saja,” katanya.
JK lantas menyinggung perihal perkembangan bisnis taksi. Dia menyebut, zaman dulu hanya ada taksi pangkalan, kemudian berkembang menjadi taksi panggilan, lalu taksi yang menggunakan meteran atau argo, kemudian taksi dengan teknologi GPS, dan sekarang berkembang lagi menjadi taksi berbasis aplikasi online. ”Dulu waktu awal beroperasi, Bluebird juga didemo di mana-mana (oleh taksi lokal yang takut bersaing), sekarang mereka (sopir Bluebird) yang demo,” urainya.
Karena itu, kata JK, pemerintah dan pelaku usaha di bidang transportasi juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah selaku regulator kini tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur jalannya bisnis taksi berbasis aplikasi online. ”Intinya mesti ada perubahan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak banyak berkomentar mengenai aksi unjuk rasa para sopir taksi dan bajaj kemarin. ’’Saya titip, demo adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib,’’ ujar Presiden usai membuka raker Eselon I di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat kemarin.
Mengenai solusi ke depan terkait dengan angkutan tersebut, Presiden tidak menjelaskan secara detail. ’’Mengenai solusi ini, hal-hal teknis biar disampaikan oleh Menteri Perhubungan,’’ tambahnya. Sebab, sebelumnya Menhub juga sudah membahas solusi atas angkutan berbasis aplikasi pascademonstrasi pertama.
Dari parlemen, dorongan agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat, didesakkan. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di antara yang mengingatkan bahwa regulasi penting karena model bisnis baru berbasis aplikasi software e-commerce yang ada berhimpitan model bisnis konvensional yang terikat dengan peraturan perundang-undangan.
”Menhub dan menkominfo harus segera duduk bersama lakukan kajian mendalam, dan lahirkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” kata Mahfudz, di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, kesepakatan lintas kementerian itu harus dilakukan agar dihasilkan penyikapan yang cermat. Catatannya, berbagai kemudahan akses transportasi melalui online tidak boleh mengalahkan kepentingan nasional yang lebih luas.
”Masyarakat luas terutama di perkotaan juga harus bijak sikapi ini,” harapnya. Sebab, dia menambahkan, taksi online bukan saja berkaitan langsung dengan moda transportasi yang sudah resmi ada regulasinya. Transaksi pembayaran model bisnis baru tersebut notabene juga langsung ke luar negeri. Sehingga, praktis tidak terjangkau rezim pajak.
Pentingnya segera ada regulasi juga ditegaskan anggota Komisi V Miryam S. Haryani. Menurut dia, sejauh ini, pemerintah masih lebih sibuk saling lempar tanggung jawab, ketimbang duduk bersama menangani polemik angkutan umum konvensional dan yang berbasis aplikasi.
”Padahal, saya sudah berungkali sampaikan bahwa masalah ini akan selesai jika pemerintah keluarkan peraturan, apa itu dalam bentuk PP (peraturan pemerintah, Red) atau perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Red),” tandas politisi Partai Hanura tersebut.
Dari pantauan, unjuk rasa penolakan transportasi massal berbasis online terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Salah satu diantaranya terjadi di titik nol Jakarta, Monumen Nasional. Pukul 10.45, para sopir angkutan umum dari Koperasi Wahana Kalpika (KWK) terlihat berkumpul di halaman Monas. Hal itu membuat Monas bak lautan angkot merah.
Berdasar pantauan Jawa Pos (induk Bandung Ekspres), para sopir angkot tersebut sempat memutari Monas di Jalan Merdeka Selatan. Angkot berwarna merah itu pun memacu kecepatan cukup cepat. Hal itu membuat petugas tak bisa lengah.
Petugas dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI mengawasi aksi mereka di beberapa titik vital. Diantaranya mengatur kendaraan masuk ke dalam halaman Monas.
Menjelang sore hari sekitar pukul 15.00, Monas tidak lagi didominasi warna merah. Kali ini, halaman Monas berubah menjadi biru. Hal itu lantaran, dominasi Taksi Blue Bird, Kobagas, dan Taksi Express Group. ”Sudah dari subuh kami jalan ke sini,” ujar Rajoko, 44, salah satu sopir Taksi Express Group.
Taksi berwarna putih yang dikendarainya itu sempat mendapat rintangan saat menuju Monas. Rajoko menjelaskan hal itu dia alami bersama kelima rekannya ketika berangkat dari Bekasi. Saat berada di Jalan Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tepatnya berada persis di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga mereka dihadang. ”Kami dari DPR, disuruh pindah ke Monas, pas lewat situ, malah dirusak,” ujar Rajoko.
Sang sopir, Kasiyadi, 55, tidak menyangka taksinya bernomer polisi B 1812 KTB bakal dihentikan. Saat melakukan manuver putar balik, sekolompok pengojek online, menghentikan laju kendaraannya. Dengan tangan kosong, pengojek memukul kaca depan sebelah kiri, yang mengakibatkan kacah pecah. ”Seluruh bodi mobil juga ditendangi ramai-ramai,” kata pemudi taksi bernomer bodi BD 6150 itu. Meskipun perjalanan menuju Monas sempat terganggu, akhir mereka sampai dengan selamat.
Ribuan sopir yang berada di Monas pun kerap membicarakan isu-isu yang berkembang. Terutama terkait dengan perkembangan informasi terbaru aksi-aksi anarkis yang terjadi. Bahkan, sedikit provokasi saja, bisa membuat mereka tersulut. Misalnya saja, saat ada kelompok pengojek online yang tiba di luar gebang Monas. Sopir yang berada di Monas pun sempat menghampiri mereka.
Barikade mobil yang dibuat petugas cukup membuat suasana kondusif. Belum lagi, aksi yang dilakukan sekelompok pengojek online itu, berada di luar pagar. Kondisi tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. ”Harusnya kayak gini gak perlu terjadi, kami kan sama-sama orang kecil yang cari makan,” ujar Adi Jumadi, 39, salah seorang pengemudi Bajaj Gas meyesalkan peristiwa anarkisme yang ada.
Sementara itu, Adi bersama sejumlah rekannya yang lain, belum mengetahui secara pasti apa yang akan dilakukan setelah aksi unjuk rasa. Dia mengaku khawatir masih ada aksi sweeping yang bisa membahayakan dirinya dan kendaraan yang dibawa. ”Sambil nunggu aman, saya mau pulang dulu ke Cirebon,” ujar pria yang sebelumnya menyaksikan aksi anarkis berupa perusakan Metromini di daerah Dukuh Atas, Menteng.. (owi/byu/dyn/rie)
