darikita.com, NGAMPRAH – Sebanyak 75 persen anggaran infrastruktur tahun 2016 dialokasikan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan di wilayah selatan mulai dari Batujajar, Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, dan Rongga. Pembangunan ini dilakukan guna memberikan kualitas jalan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, memberikan kenyamanan sarana transportasi, dan upaya pemerataan pembangunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat Rachmat A. Syafaat, di Ngamprah, kemarin.
Menurut Rachmat, anggaran untuk perbaikan jalan serta peningkatan jalan tahun 2016 mencapai Rp120 miliar. Tahun ini, kata dia, anggaran yang paling besar akan dialokasikan untuk perbaikan jalan di selatan. ’’Panjang jalan di wilayah selatan yang akan diperbaiki kurang lebih mencapai 100 kilometer. Nanti ada ruas jalan yang dibeton dan di-hotmix. Sebetulnya kekuatan hotmix saja maksimalnya bisa mencapai lima tahun. Karena kalau semua harus dibeton anggarannya belum mencukupi,’’ ungkapnya.
Dijelaskannya, anggaran untuk perbaikan jalan di selatan juga, selain bersumber dari APBD, tahun ini juga mendapatkan bantuan dari proyek PLTA Upper Cisokan. Sehingga anggaran pembangunan jalan ini dapat terbantu. ’’Perbaikan jalan di selatan terakhir kalinya diperbaiki tahun 2008 lalu. Tahun ini akan kita perbaiki lagi,’’ tukasnya.
Selain di selatan, perbaikan jalan juga akan dilakukan di wilayah lainnya. Sisa anggaran persen akan diperuntukkan bagi perbaikan jalan berlubang dan rusak parah baik di wilayah utara maupun wilayah lainnya. ’’Bulan ini lagi proses tender. Mudah-mudahan pada awal Mei sudah mulai dibangun sehingga jalan-jalan yang rusak secepatnya bisa diperbaiki,’’ paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meminta Pemkab Bandung Barat untuk lebih selektif memilih pemenang tender (kontraktor) sebagai rekanan dalam proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat. Menurut Aa, pilihlah kontraktor yang bermodal tanpa harus menunggu uang muka terlebih dahulu. ’’Dinas Bina Marga harus jeli dan teliti membedakan mana kontraktor mana calo. Jangan sampai kontraktor yang dipilih itu, tidak memiliki modal dan justru dijual ke subkontraktor lain,’’ sesal Umbara.
Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pada bulan April ini merupakan waktu proses lelang yang dilakukan pemerintah untuk memilih rekanan yang benar-benar profesional. Dalam proses lelang diharapkan tidak ada ’’permainan’’. ’’Kita sering melihat di lapangan banyak ditemui jalan-jalan yang baru diperbaiki, dalam waktu enam bulan sudah rusak lagi dan itu hampir ditemui di seluruh jalan kabupaten. Tentu hal ini kita pandang tidak wajar, karena bisa saja bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan jalan ini tidak sesuai dengan kontrak antara pemerintah dengan kontraktor,’’ sahutnya. (drx/vil)
