darikita.com, Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid membantah isu Fahri Hamzah telah dipecat dari Wakil Ketua DPR RI. Bahwa Fahri Hamzah berkicau di akun twitternya itu benar. Tapi kata Hidayat, tidak ada kata dipecat.
’’Siapa yang menyebar isu bahwa Pak Fahri Hamzah dipecat dari Wakil Ketua DPR RI. Di twittternya, saya juga ngamati tak pernah mengatakan dipecat, saya kan baca twitternya juga,” kata Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan Hidayat, bahwa internal PKS dalam proses untuk mengkaji masalah tersebut melalui lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh AD/ART PKS. ’’Itu proses yang masih berjalan, belum ada keputusan final tentang hal ini jadi bisa disampaikan ke publik,” tegas Wakil Ketua MPR RI ini.
Karena belum selesai lanjut Hidayat, kalau ada yang mengatakan Fahri dipecat dari Wakil Ketua DPR itu pernyataan bukan dari PKS, bukan dari lembaga partai dan itu sesuatu yang tidak sesuai fakta.
Selain itu, Hidayat mengaku tak tahu persis bagaimana keputusan nanti. ’’Kita tunggu saja hasil akhir dari keputusan partai, sesuai mekanisme lembaga yang diberi kewenangan oleh partai sesuai aturan internal partai,” imbuhnya.
Ditanya komunikasinya dengan Fahri Hamzah?, Hidayat menegaskan baik-baik saja. ’’Kemarin beliau juga datang ke pernikahan seorang anak anggota Majelis Syuro PKS, kita juga saut-sautan lama dalam konteks ketawa-ketawa. Jadi kita baik-baik saja,” pungkasnya
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyarankan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa terbuka terkait isu pencopotan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Bersikap terbuka itu menurut Siti, sangat penting agar PKS tidak dituding otoriter terhadap kadernya.
’’Menurut saya, PKS harus bisa lebih terbuka mengenai isu pergantian Fahri Hamzah. Kalau memang dikatakan Fahri melanggar aturan, aturan mana yang dia langgar, apakah UU, AD/ART partai atau aturan yang mana? Ini penting agar PKS tidak dituduh otoriter terhadap Fahri Hamzah,” kata Siti Zuhro, di Jakarta, kemarin.
Kalau Fahri dianggap terlalu kontroversial dan kerap menimbulkan kegaduhan lanjut Siti, PKS harus bisa menjelaskan secara terukur bahwa kegaduhan tersebut merugikan PKS sehingga tidak ada jalan lain kecuali mencopot sang pembuat gaduh dari jabatannya.
’’Kalau Fahri dianggap kerap melakukan kegaduhan dan merugikan partai, itu harus diungkap. Jangan gunakan alasan itu masalah internal PKS sehingga publik tidak boleh tahu apa kesalahan Fahri. Saya ingatkan, institusi partai adalah milik publik, jangan sampai dipersonifikasi,” tegasnya.
Menurut Siti, boleh saja rezim yang berkuasa di PKS saat ini mengganti kader-kader yang dekat dengan rezim penguasa terdahulu. Tapi harus tetap dengan cara yang baik.
’’Kalau alasannya karena dari hasil evaluasi lalu Fahri dianggap memiliki kinerja buruk, wajar Fahri memertanyakan kesalahannya. Manusiawi itu, saat orang disalahkan, dia akan bertanya apa kesalahannya,” ujar Siti.
Mengelola partai tidak bisa bermain politik an sich. Elit PKS yang menginginkan Fahri lengser harus bisa menempatkan diri pada posisi Fahri.
’’Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, saya terima tidak? Ini penting agar elit tidak menjadi arogan. Pencopotan harus dilakukan dengan tetap menjaga sikap saling menghormati. Jangan gunakan rumus pokok e,’’ pungkas Siti. (fas/vil)
