darikita.com, BALIKPAPAN – Kabar yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Sepuluh WNI yang menjadi sandera kelompok militan pimpinan Abu Sayyaf kemarin (1/5) bebas. Mereka disekap selama 37 hari sejak 26 Maret, setelah kapal Brahma 12 dan Anand 12 yang mereka bawa dibajak di Laut Sulawesi.
Mereka yang diterbangkan dari Zamboanga, Filipina, itu dibantu oleh tim kemanusiaan Surya Paloh. Termasuk menggunakan jet milik ketua umum Partai NasDem tersebut. Pesawat yang sempat transit di Bandara Internasional Sepinggan, Balikpapan, semalam disebut untuk mengisi bahan bakar. Selanjutnya, kesepuluh sandera diterbangkan ke Lanud Halim Perdanakusuma.
Dari pantauan Kaltim Post, jet tersebut mendarat persis sebelah di landasan yang biasa diisi pesawat charter di Zona Otoritas Angkasa Pura 1 Balikpapan. Selang 40 menit kemudian, rombongan kendaraan dari Lanud TNI AU, Lanal AL, dan Kodam VI Mulawarman keluar dari kawasan tersebut.
Tidak ada satu pun dari unsur muspida yang memberikan pernyataan terkait pesawat nonkomersial itu. Sampai pukul 22.30 Wita, awak media yang menunggu rombongan untuk dimintai keterangan tak membuahkan hasil.
Pun demikian, koran ini berupaya menghubungi Humas Lanud Balikpapan Kapten Deni Kusdinar tak menemui titik terang. ”Enggak boleh, Mas. Kami tidak mengetahui izin untuk peliputan,” ungkap seorang petugas Angkasa Pura 1.
Sementara itu, wawancara dari salah satu stasiun televisi, Wawan, sandera asal Sulawesi Selatan, sangat bersyukur selamat. Dia mengaku sudah dua tahun tak pulang dan bertemu keluarga. Perjalanannya berlayar ini sudah ketiga kalinya melewati rute yang sama. Apes, dia menjadi salah satu korban pembajakan kapal dalam perjalanannya yang ketiga.
”Prosesnya gimana, saya belum tahu persis. Waktu itu saya masih tidur di dek bawah. Pas saya bangun, mereka (perompak) sudah ada di atas kapal. Jadi, kejadian persisnya saya tidak tahu,” katanya. Dia juga bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan hidup.
Korban lain, Suryanto, mengaku kerap mendapat ancaman potong leher dari para perompak. Dari sepuluh sandera, dibagi dalam dua kelompok yang berisi tujuh orang dan tiga orang. Suryanto masuk dalam kelompok tujuh orang. Di atas kapal, tak banyak yang dikerjakan. Hanya makan dan tidur.
Saat disandera selama 37 hari, memang tak ada perlakuan kasar. Namun, ancaman terus datang. Ancaman potong leher dilakukan agar para penyandera segera mendapat uang tebusan. Pengawasan juga ketat, bahkan saat buang air kecil maupun buang air besar juga dikawal. ”Pada waktu ada razia militer lari-larian ke sana terus ke sini biar enggak ketangkap,” ceritanya.
Kapten Kapal Brahma II Pieter Consent dalam kelompok yang bersembunyi di hutan. Hidup di hutan selama sebulan lebih, begitu menderita. Terutama waktu tidur dan makan. Lebih sering dalam sehari hanya sekali makan. Terutama ketika sedang razia militer Filipina. ”Kalau kondisi sudah agak aman baru kadang dapat dua kali makan,” ceritanya.
Gigitan serangga hutan sudah tak berasa lagi bagi dia. Selama sebulan itulah, sandera hanya mengandalkan air hujan untuk mandi dan mencuci baju. ”Ini cobaan berat, tapi tidak melebihi kemampuan. Saya hanya bisa bersyukur bisa pulang dengan selamat,” tutupnya.
Bebasnya 10 WNI tersebut diapresiasi Presiden Joko Widodo. Kemarin sore, Presiden langsung menggelar konferensi pers terkait dengan pemulangan para sandera. Dengan bebasnya 10 sandera, kini tinggal empat orang yang harus dibebaskan.
”Alhamdulillah, akhirnya 10 ABK WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak 26 Maret lalu saat ini telah dibebaskan,” ujar Jokowi. Mereka dipulangkan melalui jalur Zamboanga di Pulau Mindanao dan mendarat di Halim.
Presiden memastikan 10 WNI tersebut pulang dalam keadaan baik. Menurut dia, banyak pihak yang terlibat dalam kerja sama pembebasan WNI tersebut. “Dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK WNI yang lainnya,” lanjutnya.
Di luar itu, Presiden mengatakan, di kawasan perairan perbatasan perlu perhatian lebih. Karena itu, rencana pertemuan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada 5 Mei mendatang di Jakarta tetap akan dilanjutkan. Pertemuan itu akan melibatkan menlu dan panglima militer ketiga negara.
Menlu Retno Marsudi menjelaskan, pembebasan itu merupakan buah dari diplomasi total. ”Tidak hanya terfokus pada diplomasi government to government, tapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak awal semua komunikasi dan jaringan kami buka,” tuturnya. Semua opsi dibuka demi mengupayakan keselamatan para sandera.
Meski demikian, Retno enggan menjelaskan lebih perinci opsi apa saja yang digunakan. Sebab, muncul kabar bahwa bebasnya 10 WNI tersebut tidak lepas dari kesediaan pihak perusahaan membayar tebusan senilai 50 juta peso atau Rp 14,5 miliar. Retno tampak terdiam dan memilih menyingkir saat awak media mulai mengajukan pertanyaan.
Pun demikian dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ”Presiden mengutamakan keselamatan para sandera. Ini adalah kata kunci,” ujarnya. Menurut dia, dalam diplomasi total yang dilakukan pemerintah, TNI juga terlibat dan mengambil peran operasi intelijen. Pemerintah akan kembali melakukan diplomasi untuk membebaskan empat sandera yang masih berada di tangan Abu Sayyaf.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menuturkan, bebasnya 10 WNI dari penyanderaan Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf merupakan keberhasilan semua pihak. ”Detailnya pengumuman akan dilakukan pemerintah,” paparnya dihubungi Jawa Pos (induk Bandung Ekspres), kemarin.
Informasi yang diterima Jawa Pos, pembebasan 10 sandera asal Indonesia ini karena tebusan Rp 14,3 miliar telah dibayarkan. Pengamat Terorisme Al Chaidar menuturkan, pembayaran uang tebusan ini sebenarnya dilematis, sebab di satu sisi untuk menyelamatkan WNI. Namun, di sisi lain justru memberikan dampak negatif yang cukup besar. ”Dampak politisnya cukup tinggi,” tuturnya.
