BANDUNG – Jutaan pekerja di Jawa Barat (Jabar) masih menunggu realisasi bantuan subsidi upah (BSU) yang sejak Kamis (27/8) resmi dilaunching oleh Presiden Jokowi.
Pantauan di lapangan, para pekerja yang telah mendaftar langsung berbondong-bondong menuju ATM untuk melihat saldonya.
“Ya saya mendapatkan informasi dari teman kerja saya. Namun ternyata belum masuk,” sesal Nenden Masitoh saat ditemui di depan ATM BRI Rancaekek, kemarin (27/8).
Dirinya mengaku, sejak diumumkan bantuan tersebut sudah mengecek bolak-balik ATM selama 3 kali. Sebab, sebagian temannya sudah mendapatkan uang bantuan dari BP Jamsostek tersebut.
“Ini ketiga kali saya mengecek, karena penasaran teman-teman sudah pada masuk. Ya mudah-mudahan saya pun masuk hari ini. Sebab, lagi butuh untuk keperluan sehari-hari,” terangnya.
Ditanya ketika bantuan tersebut akan dipakai untuk apa. Dirinya enggan untuk membeberkan. Namun menyebutkan untuk makan dan jajan anaknya. “Untuk kebutuhan keluarga uangnya,” ungkapnya.
Terpisah, Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Jawa Barat, M. Yamin Pahlevi menyebutkan, bahwa Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang banyak dari tenaga kerjanya mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut.
“Dari sekitar 5,2 juta pekerja yang terdata di BP Jamsostek Jabar. Sekitar 2,6 juta adalah pekerja aktif non PNS, TNI/Polri, atau pegawai BUMN. Seluruhnya siap ditransfer ke rekening masing-masing,” tegas Yamin di Bandung, Kamis (27/8).
Dalam proses pencairan dana BSU, kata dia, melalui sistem transfer. Sehingga akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
Mesti begitu, dirinya tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja.
Begitu pula, kata dia, dengan nomor rekening yang tidak valid. Sehingga pihaknya akan mengembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan dilakukan validasi ulang. “Seperti kami sampaikan sebelumnya, agar BSU ini tepat sasaran, kami melakukan validasi berlapis sebanyak 3 tahap,” katanya.
Sementara itu, Agus Susanto, Direktur Utama BP Jamsostek menambahkan, sebanyak 2,5 juta pekerja tersebut merupakan gelombang pertama dari total 10,8 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh BP Jamsostek.
Sampai dengan Rabu, (26/8), jelas dia, total nomor rekening yang diterima pihaknya mencapai 13,8 juta. Dari jumlah tersebut data nomor rekening tervalidasi mencapai 10,8 juta data.
“Terkait dengan proses validasi yang cukup detail ini, kami minta kepada perusahaan untuk segera, baik yang belum mengirimkan maupun yang melakukan konfirmasi ulang, agar mengirimkan kepada kami paling lambat tanggal 31 Agustus 2020,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi, mengatakan, sebanyak empat juta pekerja di Jabar dipastikan menerima BSU sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dari pemerintah pusat.
“Kalau dari angka kepesertaan aktif ada sekitar 4 juta pekerja di Jabar yang mendapat subsidi gaji, tapi data riilnya terus kami koordinasikan dengan BP Jamsostek,” sebut Taufik.
Ia mengatakan, para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan tersebut merupakan pekerja yang tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.
Menurut dia, ke-4 juta pekerja tersebut merupakan total pekerja peserta aktif BP Jamsostek. Namun, yang baru memperbarui data nomor rekening baru separuhnya.
Taufik mengaku, dalam monitoring yang dilakukannya bersama BP Jamsostek, muncul kendala dalam pendataan pekerja yang berhak menerima subsidi gaji itu, yakni sekitar seperempat perusahaan di Jabar berkantor pusat di Jakarta. “Dari 4 juta, artinya ada 1 juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus saya monitor,” ujarnya.
Taufik menekankan, mengacu pada undang-undang, program apresiasi pemerintah kepada para pekerja ini dipercayakan kepada BP Jamsostek dan berbeda dengan bantuan sosial maupun hibah.
“Kami yang memiliki unit pengawas di daerah turut menyosialisasikan ke perusahaan untuk mendaftarkan para pegawai yang berhak ikut program ini,” katanya.
Dirinya meyakini, pendataan dan verifikasi pekerja penerima BLT ini tidak akan terkendala persoalan mengingat BP Jamsostek sudah mengantongi data para pekerja. “Program ini sudah sepatutnya diapresiasi. Apalagi, subsidi gaji ini ditransfer langsung ke rekening pekerja,” cetusnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan, mengapresiasi program bantuan subsidi upah yang diluncurkan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Menurutnya, pogram tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menggerakan roda perekonomian yang belakangan ini melemah sebagai dampak dari pandemi Covid-19,” katanya saat dihubungi.
“Pandemi Covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat karena terhentinya beberapa aktivitas ekonomi. Padahal sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh sektor konsumsi,” katanya.
“Dengan program ini, daya beli sebagian masyarakat setidaknya bisa dipertahankan agar tidak terus turun, sehingga gairah konsumsi kembali meningkat,” imbuhnya.
Lebih lanjut Setia menjelaskan bahwa pada kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi dalam posisi negatif, jika sampai akhir Agustus ini tidak bisa mencapai angka pertumbuhan maka terancam memasuki resesi ekonomi, ini yang harus dihindari.
Oleh karena itu, sambung dia, program ini juga diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia agar tidak memasuki jurang resesi. Ketika ditanya apakah tepat program ini hanya diberikan kepada pekerja yang tercatat sebagai peserta BP Jamsostek? Setia menjelaskan bahwa setiap program yang diluncurkan memang harus disandarkan pada data yang jelas dan akurat.
“Sejauh ini kita memang seringkali berhadapan dengan masalah data sehingga program yang diluncurkan kadangkala tidak tepat sasaran. Sepertinya pemerintah menganggap bahwa data BP Jamsostek-lah yang bisa dipertanggungjawabkan agar penerima program adalah betul-betul pekerja, sehingga bias data bisa dihindari,” tandasnya. (mg1/drx)
