BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menilai Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang besar. Maka harus besar juga manfaatnya untuk siswa didik.
”Butuh perencanaan besar, implementasi yang baik agar hasil evaluasinya juga baik,” kata Dewi usai sertijab di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (7/1).
Perempuan yang akan disapa Ike itu mengaku, saat ini dirinya memang masih memetakan beberapa masalah yang ada di Dinas Pendidikan Jabar. Baik soal pengganggaran atau pun vokasi. Rapat tersebut langsung digelar beberapa jam setelah sertijab. ”Memang harus tahu dulu masalahnya apa. Saya pribadi mencoba melakukan detail penugasan tapi memang perlu waktu dan pendalaman. Setelah sertijab dan rapat pimpinan, sore saya langsung rapat di Disdik,” paparnya.
Ike menilai, saat ini Dinas Pendidikan Jabar sudah memiliki perencanaan yang cukup baik. Yang dinilai kurang, kata dia, implementasi dari setiap program yang dirancang. ”La haula walakuata illabillah (Tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah, Red). Semangatnya solusi, membaca masalah, identifikasi,” urainya.
Disinggung soal warisan pekerjaan, Ike mengaku, sudah berkoordinasi dengan Ahmad Hadadi yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretaris Daerah. Selain menitipkan beberapa pekerjaan yang belum selesai, Hadadi juga menitipkan sejumlah laporan yang harus dibereskan. ”Seperti diungkapkan tadi, semua itu akan beres dengan perencanaan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Itu sebenarnya yang biasa dilakukan. Dengan catatan, di Disdik ini lebih besar,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Evaluasi anggaran dan perbaikan kurikulum SMK menjadi tugas utama Kepala Dinas Pendidilan Dewi Sartika dalam tiga bulan ke depan. Sebab, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak puas terhadap pencapaian Dinas Pendidikan Jabar. Punya anggaran besar tetapi pencapaiannya masih kurang.
”Kurang maksimal dari sisi pencapaian tujuan, kecepatannya. Kemajuan ada, tapi kecepatannya belum ngabret,” kata Ridwan Kamil usai membuka pertemuan Ketua OSIS dan Forum OSIS Jawa Barat di Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Doktor Rajiman, Kota Bandung, akhir pekan lalu.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga meminta agar segera dilakukan perbaikan kurikulum SMK. Sebab, SMK merupakan penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Barat.
Berdasarkan catatan, penelitian Pusat Penelitian Kependudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang pendidikan vokasi, Jawa Barat termasuk daerah yang jumlah SMK-nya terus meningkat. Sampai 2018, jumlahnya mencapai 2.846 sekolah, 267 di antaranya merupakan SMK Negeri. Siswa yang ditampung mencapai lebih dari sejuta. Sampai Agustus 2018, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 35,96 juta. Jumlah angkatan kerjanya 22,63 juta. Tingkat pengangguran terbukanya 8,17 persen. Dari jumlah itu, 16,97 persen merupakan lulusan SMK. Jumlah itu yang tertinggi dibandingkan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. (rie)
