Dorong Larangan Politik Uang Masuk Peraturan
darikita.com, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono semakin menunjukkan kekompakan. Meski pernah berseteru, dua pentolan Golkar tersebut kini benar-benar melangkah dalam kebersamaan untuk mengakhiri konflik internal partai.
Kebersamaan itu, misalnya, tampak saat mereka menggelar pertemuan dengan para eksponen trikarya di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin (19/2). Trikarya atau gabungan ormas pendiri Partai Golkar itu terdiri atas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.
Ical –sapaan Aburizal Bakrie– selaku ketua umum Partai Golkar menegaskan sudah melakukan komunikasi dengan Wakil Ketua Umum Agung Laksono beserta Waketum lainnya. Intinya, jelas dia, sudah ada kesepakatan awal terkait komposisi panitia. Panitia itulah yang akan merumuskan mekanisme pelaksanaan musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
’’Nanti kalau panitianya sudah dibikin, saya minta pada panitia untuk membuat table (daftar, Red) secara tertulis,’’ katanya.
Salah satunya mengenai mekanisme pelaksanaan munas. Dia meminta, dalam aturan itu nanti dicantumkan larangan dan sanksi terhadap praktik politik uang. ’’Nanti dibuatkan peraturan, yang melakukan politik uang akan didiskualifikasi,’’ ancam Ical.
Dia mendorong ditutupnya semua pintu politik uang. Misalnya, menghilangkan syarat surat dukungan tertulis dari pemilik suara kepada calon ketua umum (caketum). ’’Jadi, surat dukungan itu nanti tidak berlaku dalam munas,’’ tegasnya. Sebagai bentuk keseriusan, Ical berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri. Dua lembaga tersebut akan terlibat mulai tahap persiapan sampai pelaksanaan munas.
Ical mencatat, jumlah caketum yang sudah menyatakan siap maju sebanyak 19 kader. Dia menyatakan, posisinya akan netral dan tidak mau mendukung salah seorang calon. Justru dia sedang mempersiapkan mekanisme debat caketum Golkar yang akan ditayangkan di stasiun televisi swasta miliknya.
’’Bakal caketum nanti dikasih buku Visi Indonesia 2045 (konsep Partai Golkar, Red) dan diminta dipelajari. Itu sebagai bahan mereka melakukan debat publik,’’ ujar Ical.
Agung mengatakan, munas/munaslub diharapkan mendorong terjadinya regenerasi. Tidak hanya sekadar terpilihnya Ketum yang muda, tapi juga memiliki kompetensi, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. ’’Pelaksanaan munas harus sesuai tiga pesan Menkum HAM, yakni rekonsiliatif, demokratis, dan berkeadilan,’’ tegasnya.
Selain itu, lanjut Agung, jangan sampai pencalonan Ketum diwarnai politik uang. Menurut dia, pelaksanaan munas kali ini harus berjalan transparan dan akuntabel. ’’Suara yang diperoleh harus dengan cara fair,’’ ujar Agung.
Ketua DPP Partai Golkar yang juga Plt Ketua DPD I Sulawesi Utara Nurdin Halid menambahkan, indikasi munculnya politik uang bukanlah rumor. Dia selaku ketua forum silaturahmi DPD I Golkar se-Indonesia sudah mendapatkan data dan informasi terkait praktik ilegal itu.
’’Saya dapat pengakuan langsung dari yang menerima. Tujuan saya membuka ini bukan untuk menyudutkan orang, tujuan saya mengajak mereka menghentikan ini,’’ kata Nurdin. Meski begitu, Nurdin tidak mau menyebut bakal caketum tersebut.
Menurut Nurdin, politik uang merupakan faktor perusak Partai Golkar. Nurdin tidak mempersoalkan jika caketum membayar penginapan hotel pendukungnya. Namun, pemberian uang menjadi masalah jika berjumlah besar dan disertai permintaan membuat pernyataan dukungan. ’’Itu sudah transaksional,’’ ujarnya.
Pertemuan kemarin juga dihadiri sejumlah kader muda beringin yang tergabung dalam Poros Muda Partai Golkar. Selama ini mereka aktif melakukan road show ke sejumlah tokoh senior Partai Golkar untuk mendorong pelaksanaan munas.
Setelah Partai Golkar mulai merangkai konsolidasi, Poros Muda Partai Golkar menyatakan membubarkan diri. ’’Kami menganggap Poros Muda Partai Golkar sudah tidak dibutuhkan lagi mengingat kami semua adalah pengurus DPP hasil munas Riau,’’ ujar Andi Sinulingga, juru bicara Poros Muda. (bay/c10/pri/asp)
