Tuntutan Greenpeace terhadap Pemerintah
Darikita.com, SUMUR BANDUNG – Sejumlah aktivis Greenpeace bersama masyarakat melakukan aksi kreatif berupa flash mob atau aksi seni kreatif di tengah keramaian. Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti permasalahan perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil berlebih dan pengrusakan hutan. Aksi kreatif ini adalah bagian dari Global Day Action, yang merupakan mobilisasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.
Greenpeace menyerukan agar pemerintah beralih ke pengembangan energi terbarukan dan memperkuat kebijakan moratorium hutan. ’’Apabila pemerintah gagal mengurangi emisi karbon dari dua sumber emisi terbesar di atas, maka dipastikan Indonesia, tidak dapat memenuhi komitmen penurunan emisiyang telahdi sampaikan pemerintah kepada dunia,’’ terang Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, kepada wartawan, di kawasan Cikapundung dan Asia Afrika, kemarin (30/5).
Saat ini, jelas dia, pemerintah bermaksud mengembangkan program energi sebesar 35.000 MW, untuk Indonesia. Di mana 60 persennya berasal dari PLTU yang berbahan bakar batu bara. Hal ini menunjukan bahwa, sampai 20 tahun ke depan, Indonesia masih akan bergantung pada batu bara sebagai sumber energi. Padahal, Hindun menjelaskan, energi batu bara merupakan salah satu sumber energi fosil yang paling kotor.
Salah satu penyebab perubahan iklim dengan dampak yang sangat merugikan adalah eksploitasi batu bara. Oleh karena itu, dia ingin pemerintah mengembangkan potensi sumber energi terbarukan, seperti geotermal, panas matahari, dan angin. Sebab, cadangan geotermal di Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia.
Untuk diketahui, selain di Indonesia, aksi ini serentak dilakukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pesan yang disampaikan adalah menyoroti rencana pembangunan PLTU Batang yang di klaim sebagai PLTU terbesar se-Asia tenggara. ’’Kami mendesak pada presiden Jokowi, untuk membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang. Ini akan merugikan ribuan nelayan dari petani karena kehilangan mata pencaharian,’’ jelas dia.
Lebih lanjut, jelas Hindun, sudah empat tahun warga Batang telah melakukan berbagai cara untuk menolak rencana pembangunan proyek tersebut. Selain 25 aksi yang mereka lakukan, mereka juga tengah beraudiensi dengan kementerian kelautan dan Perikanan, Komas HAM, DPR, hingga ke jepang untuk bertemu investor.
Hingga saat ini, warga berhasil mempertahankan 25,4 hektare lahan dari 226 hektare lahan yang akan dipakai untuk membangun PLTU. Adapun sebagian besar, lahan tersebut meliputi persawahan subur dan wilayah perikanan tangkap yang produktif, hingga berpotensi membahayakan mata pencaharian lebih dari puluhan ribu nelayan dan petani setempat.
’’Pembangunan PLTU bertanaga batu bara ini bertentangan dengan salahsatu visi presiden, dalam Nawacita, yaitu kedaulatan pangan. Sudah saatnya, Presiden Jokowi memimpin revolusi energi dengan memilih sumber energi yang lebih aman dan lebih hijau berkelanjutan. Bukan memilih batu bara sebagai kontributor terbesar perubahan iklim,’’ ungkap dia. (fie/tam)
