Akan Bangun Pabrik Kereta
darikita.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, saat ini pemerintah pusat fokus pada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pembangunan kereta cepat tersebut akan mendorong perekonomian masyarakat mempercepat pergerakan manusia.
”Paling utama kita harus meningkatkan konektivitas transportasi masal. Sehingga orang bisa lebih cepat saat akan beraktivitas,” papar Rini saat membuka dialog soal kereta cepat dengan seluruh pemerintah daerah Jawa Barat di Hotel Grand Royal Panghegar kemarin (19/2).
Untuk memperlancar proses tersebut, pemerintah pusat juga berencana untuk membangun pabrik kereta (rolling stock) di wilayah Jawa Barat. Hal itu, seiring dengan akan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
”Satu hal yang paling utama juga, mereka (Tiongkok) komitmen untuk kerjasama membangun pabrik gerbong kereta api di Indonesia. Kita sudah tentukan akan bangun mula-mula assembling untuk gerbong LRT dan ke depannya high speed train dan dapat membangun secara penuh LRT dan itu, sudah kita putuskan dibangun di Jawa Barat,” papar Rini.
Saat ini, lanjut Rini, pemerintah pusat sedang mengkaji rencana pembangunan pabrik kereta tersebut. Namun demikian, ada beberapa daerah yang akan dipilih untuk lokasi pabrik kereta.
”Titiknya di mana, kita sedang menganalisis. Apa di Purwakarta atau Tegalluar. Yang pasti akan dibuat di Jabar. Harapannya, enginering di Kota Bandung ini dapat betul-betul kerjasama dengan BUMN,” tuturnya, ”Dan mereka nantinya, bisa bangun kereta cepat di seluruh Asean,” tambahnya.
Dengan adanya kereta cepat, maka perpindahan manusia, pertumbuhan ekonomi akan lebih merata. Dia tidak menampik, kereta cepat banyak menjadi kontroversi. ”Padahal kereta cepat ini, kita bangun untuk manfaat bersama bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, secara khusus DKI dan Jawa Barat,” paparnya.
Dia menguraikan, pembangunan kereta cepat ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Indonesia bisa berkompetisi lebih kuat lagi.
Rini memerinci, negosiasi pemerintah dengan China adalah tenaga kerja lokal diberikan kemampuan untuk alih teknologi. Dengan target, 60 persen dari pengerjaan kereta cepat dikerjakan di Indonesia.
”Tenaga kerjanya sekitar 39.000 akan diserap dari masyarakat Jawa Barat dan semua tenaga kerja Indonesia, hanya beberapa ekspert dari China. Sebab, kita belum pernah membangun kereta cepat,” ungkapnya.
”Kita memang sudah mempunyai komitmen bersama. Sehingga enginering kita akan bekerjasama dengan mereka. Dengan begitu, ke depan kalau membangun lagi kita punya kemampuan itu,” tambahnya.
Dikatakannya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri akan menjadi salah satu percontohan kereta cepat di tanah air. Sehingga nantinya bisa dikembangkan di daerah lain.
”Banyak yang mengatakan, kenapa nggak bikin Jakarta-Surabaya. Ini tes pertama, membuat Jakarta-Bandung, karena betul-betul komersial. Pendanaannya pinjaman dari bank dengan jangka waktu 40 tahun. Kalau ini bisa dilakukan, otomatis kita ingin mengonektivitas seluruh Jawa dengan kereta cepat,” paparnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, jika kereta cepat ini bukan hal yang baru. Sebab, sudah di rencanakan 10 tahun yang lalu. Namun saat ini dengan kemimpinan Presiden Jokowi terealisasi.
Bagi pria yang akrab disapa Aher ini, kereta cepat sangat cocok dan memang sudah saatnya perkembangan transportasi dilakukan.
”Saya sangat mendukung program ini, karena akan sangat membantu dan bisa menjadikan Jabar lebih maju lagi terutama dalam bidang perekonomian,” ujar Heryawan.
Di bagian lain, setiap pembangunan pasti otomatis akan terjadi kerusakan lingkungan. Untuk itu, Aher berharap, pembangunan kereta cepat tidak harus ada lingkungan yang dikorbankan.
”Amdal bukan sebagai syarat pembangunan. Akan tetapi amdal yang dilaksanakan dengan baik. Sehingga tidak ada kerusakan lingkungan dalam pembanguanan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi Wiryawan memaparkan, proses proyek kereta cepat juga masih terkendala di sejumlah perizinan. Sedikitnya nya ada tiga perizinan yang masih belum kelar antara lain izin pembangunan, izin konsesi penyelenggaraan dan izin usaha.
”Kami mengurusnya sejak Agustus hingga September. Memang pada akhir pembahasan kerangka acuan rencana pengelolaan lingkungan itu cepat tapi proses awal dari jauh hari kita penuhi ketentuannya semua,” pungkasnya.
Walhi Siapkan Gugatan
Sementara itu, desakan penolakan Kereta Api Cepat tampaknya terus bergulir. Kali ini datang penolakan secara tegas disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahkan pihaknya mengancam akan menggugat secara hukum.
Deputi WALHI Jawa Barat Dwi Retna Seti mengatakan, proyek kereta Cepat China Indonesia memproses proyek itu secara serampangan sebab tidak ada dokumen analisa dampak lingkungan (amdal).
”Kita ingin lihat dokumen amdal tersebut dan saya berani meyakinkan bahwa dokumen amdal tidak jelas,” jelas Dwi ketika ditemui disela sela demo di depan Hotel Panghegar pada acara sosialisasi Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC).
Dia mengaku, sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk mengetahui amdal. Namun hingga saat ini belum disampaikan kepada Walhi.
Dwi menilai, dari proses amdal tidak jelas seharusnya pihak pemerintah Indonesia dan PT KCIC seharusnya memperhatikan amdal dulu. Sebab syarat sebuah proyek amdal harus dilakukan sebelum proyek itu berjalan.
Melihat kondisi ini lanjut dia proyek kereta cepat ini mengabaikan amanat Undang-Undang 32 Tentang Lingkungan Hidup. Sebab, tidak mengambil sampel lingkungan terlebih. Amdal ini pun ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sehingga terkesan dipaksakan.
Selain itu proses penyusunan amdal yang hanya dalam waktu seminggu dinilainya sangat serampangan dan tidak ada kajian mendalam.
”Masa bisa seminggu beres. Jakarta-Bandung itu 142 kilometer. Harusnya dikaji betul setiap kilometernya, bagaimana dampaknya. Amdal harus diubah,” tuturnya. ”Jabar ini rentan bencana,” tegasnya. (dn/yan)
