DINAS Pendidikan Jawa Barat terus berusaha mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk terus naik. Salah satunya dengan meluncurkan Sekolah Jabar Juara yang akan diluncurkan pada November ini.
Salah satu pendorong kenapa Sekolah Jabar Juara diluncurkan ditopang dari tingginya pelajar SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Tercatat hingga 24 persen siswa yang tidak melanjutkan ke SMA.
Besarnya angka tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, alasan ekonomi karena harus membantu orangtua menjadi paling tinggi. Faktor kedua, dipicu minimnya infrastruktur.
Untuk diketahui, angka kelulusan Sekolah Dasar hingga saat ini sangat besar. Nyatanya, ketika siswa itu lulus, infrastruktur tidak mendukung. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat 2015/2016, jumlah sekolah SD negeri mencapai 18.266 unit. Jumlah itu ditambah dengan swasta dengan 1.649 unit.
Di bagian lain, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Barat 2016/2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui jumlah SD 19.793 dengan siswa baru 745.164 dan 4.516.574 yang bersekolah. Sedangkan jumlah KS dan guru diketahui hanya 213.794 dengan total lulusan SD mencapai 799.818 per tahun.
Sedangkan, jumlah gedung SMP yang dilansir Dinas Pendidikan Jawa Barat mencapai 1.954 unit SMP Negeri dan 2.913 SMP Swasta.
Sedangkan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Menengah Pertama Jawa Barat 2016/2017 versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui jumlah sekolah mencapai 4.878 unit dengan 607.099 siswa baru tiap tahunnya. Dengan data yang sama, jumlah siswa tercatat 1.801.954 dengan kelulusan mencapai 585.506 pertahunnya.
Lantas berapa angka siswa yang berpatisipasi dalam Sekolah Terbuka? Angka diakui oleh Camat Lengkong Kota Bandung Tubagus Agus Mulyadi, memang sumir. Yang diketahui dan sudah melanjutkan di Sekolah Terbuka saja hanya 29 orang di 2018. Terbagi atas SMA dan SMK.
”Yang sulit adalah membujuk mereka untuk mau bersekolah,” kata Agus kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.
Salah satu camat terbaik di Kota Bandung itu mengatakan, siswa yang masuk di Sekolah Terbuka sebenarnya serba dipermudah. Mereka tidak harus datang setiap hari seperti halnya siswa regular. Pembelajaran cukup Sabtu dan Minggu, tak pakai seragam.
”Tidak bisa hadir bisa lewat online. Mengacu pada pada modul yang juga disesuaikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan sekolah induk,” kata pria yang akrab disapa Tebe tersebut.
Dia mengatakan, siswa yang belajar di Sekolah Terbuka tersebut sebenarnya sangat beruntung. Sebab, ijazah lulusannya akan sama dengan siswa yang sekolah regular. Khusus di Lengkong, lulusan SMA akan lulus dari SMAN 8. Untuk SMK akan dapat ijazah dari SMKN 3.
”Ribuan siswa regular yang ingin sekolah di kedua sekolah itu. Sulit masuk ke situ. Istimewanya, lulusan sekolah terbuka di Lengkong akan mendapatkan ijazah SMAN 8 atau SMKN 3,” tuturnya.
Namun begitu, nyatanya tidak mampu mendongkrak akan kontribusi. Bagi Tebe, 29 orang itu relatif kecil dan yakin angka tersebut lebih besar jika digali lebih dalam. Sebab, yang tidak sekolah karena tidak punya biaya masih banyak. Begitu pun mereka yang perlu waktu khusus karena kebutuhan khusus (misal atlet).
”Kembali lagi ke persoalan mental dari si siswa. Mau tidak melanjutkan sekolah. Menurut saya, seharusnya ketika diberi kemudahan seperti ini, mereka sebaiknya ikut berpartisipasi. Sebab, ini untuk masa depan mereka,” urai Tebe.
Hal serupa juga ditekankan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat DR Dadang Rachman Munandar, M.Pd. Menurut dia, data dari Kecamatan Lengkong menjadi salah satu sampel kontribusi pihak kecamatan pada program Sekolah Jabar Juara. Sayangnya, data peserta belum begitu menggembirakan.
”Mungkin karena keterbatasan SDM, mereka akhirnya jadi sulit mencari peserta. Meski, mereka umumnya sudah melibatkan Karang Taruna sebagai penggerak kepemudaaan,” tutur Dadang.
Pada dasarnya, kata Dadang, Sekolah Jabar Juara adalah inovasi layanan pendidikan menengah di Jawa Barat. Sekolah Jabar Juara memberikan peluang luas kepada seluruh masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Tanpa terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya atau faktor lain. Melalui layanan pendidikan ramah, murah, mudah, bermutu, dan berdaya saing. Relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
”Sekolah Jabar Juara dapat diwujudkan melalui kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan,” paparnya.
Dadang menjabarkan, indikator Sekolah Jabar Juara adalah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, terpencil, terbelakang, masyarakat adat, bermasalah dengan hukum, kesulitan ekonomi, anak dipekerjakan, di daerah konflik, terdampak bencana alam. Termasuk anak yang mempunyai keterbatasan waktu karena kebutuhan (atlet).
”Nah, ke depan, data utama yang dijadikan acuan adalah data pokok pendidikan (Dapodik). Data tersebut kemudian dikroscek oleh pihak kecamatan untuk dicocokan. Dengan begitu, APK tersebut tidak hanya naik secara jumla tapi bisa dipertanggungjawabkan secara data,” tandasnya.
Yang tidak kalah penting, kata dia, gencar sosialisasi. Kepesertaan di Sekolah Jabar Juara tidak mungkin hanya sekali gertak. Sebab, keinginan dari peserta untuk ikut sekolah kadang tidak sejalan dengan keinginan dari orangtua atau pun pihak perusahaan di mana siswa itu bekerja.
”Makanya dalam launching nanti, pihak swasta pun akan dilibatkan dalam MoU Sekolah Jabar Juara,” tegasnya. (rie)
