JAKARTA – Jarak elektabilitas Joko Widodo dengan sang penantang Prabowo Subianto makin pendek. Dari dua lembaga survei yang merilis hasil perolehannya kemarin (25/3) menunjukan angka yang cukup tipis. Meski demikian, mayoritas responden puas dengan kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).
Ya, dari hasil survei Charta Politika menunjukkan jarak elektabilitas pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul sebesar 18,2 persen dibandingkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sedangkan dari survei yang dirilis Vox Populi Research Center menunjukkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul sebesar 20,5 persen dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 53,6 persen dan Prabowo-Sandi 35,4 persen. Hasil survei menunjukkan apabila pemilu dilakukan hari ini (kemarin, red), maka elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin 53,6 persen, Prabowo-Sandi 35,4 persen dan yang belum menentukan pilihan 11 persen,” papar Yunarto, kemarin.
Tren elektabilitas kedua pasangan calon dalam empat kali survei mengalami stagnasi, ini disebabkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 merupakan pertarungan kedua dari dua orang yang sama yaitu Jokowi dan Prabowo. Tren elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di April 2018 sebesar 58,8 persen, Oktober dan Desember 2018 sebesar 53,2 persen, dan Maret 2019 sebesar 53,6 persen.
Menurut dia, untuk pasangan Prabowo-Sandi, tren elektabilitasnya di April 2018 sebesar 30 persen, Oktober 2018 sebesar 35,5 persen, Desember 2018 sebesar 34,1 persen, dan Maret 2019 sebesar 35,4 persen. “Trennya naik. Masa kampanye yang terlalu lama membuat orang jenuh,” ujarnya.
Pada survei Charta Politika di Maret 2019, juga melihat ekstrapolasi yaitu prediksi hasil akhir dengan tidak menyertakan suara pemilih yang belum menentukan pilihannya. Nah, dari hasil ekstrapolasi tersebut menurut dia, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 60,2 persen, dan Prabowo-Sandi 39,8 persen.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka, dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih. “Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen,” terangnya.
Pada posisi ini ditunjukan pula kepuasan publik dalam kepemimpinan menunjukkan mayoritas responden puas atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu berkisar pada angka 65,9 persen. “Evaluasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, sebanyak 65,9 persen responden menilai puas dan 29,8 persen menyatakan tidak puas,” terangnya.
Dia menjelaskan 65,9 persen tersebut terdiri dari 51,1 persen menyatakan cukup puas dan 14,8 persen menyatakan sangat puas. “Dari angka 29,8 persen tidak puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi, terdiri dari 27,1 persen menyatakan kurang puas dan 2,6 persen tidak puas sama sekali,” urainya.
Kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan misalnya, menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 62,9 persen dan tidak puas 28,5 persen. Sedangkan pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 59,4 persen dan 28,7 persen menyatakan tidak puas. “Kepuasan masyarakat di isu keamanan dan penegakan hukum sebesar 57,8 persen serta yang menyatakan tidak puas sebesar 31,5 persen,” ujarnya pula.
Yunarto menjelaskan pula, dari isu harga kebutuhan pokok, mayoritas responden atau sebesar 48,8 persen menyatakan tidak puas atas kinerja Jokowi dan 43,8 persen menyatakan puas.
Dia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat di negara mana pun ada kecenderungan yang sama, yaitu ada bias ekonomi karena pemilih akan merepresentasikan diri sebagai makhluk ekonomi. “Persoalan yang dianggap paling pokok yang dihadapi, mayoritas masyarakat menyatakan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari lapangan kerja,” katanya lagi.
Yunarto mengatakan isu mengenai harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan yang dinilai masyarakat dihadapi saat ini, dengan persentase sebesar 36,3 persen. Dalam persoalan susah mencari lapangan kerja, menurut dia, menempati posisi kedua yaitu dengan persentase 17 persen yang dinilai masyarakat dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Lalu persoalan biaya pendidikan dasar dan menengah yang mahal sebesar 8,3 persen, biaya berobat yang mahal sebesar 5,5 persen, dan persoalan konflik antarumat beragama sebesar 3,8 persen. Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019.
Metodenya, dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih. “Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” ungkapnya.
Pada bagian lain, Vox Populi Research Center juga merilis hasil surveinya. Tidak berbeda jauh dengan Charta Politika, jarak elektabilitas pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul sebesar 20,5 persen dibandingkan calon presiden-calon wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam rilisnya, kemarin, disebutkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 54,1 persen, Prabowo-Sandi sebesar 33,6 persen, dan yang belum menentukan pilihan 12,3 persen. Survei Vox Populi tersebut juga menyebutkan sebagian besar publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yaitu sebesar 71,3 persen dan sebanyak 28,7 persen tidak puas.
Pembangunan infrastruktur menjadi program andalan Jokowi yang menjadi indikator kepuasan kinerja yaitu sebanyak 77,6 persen responden merasa puas dan 22,4 persen tidak puas dengan pembangunan infrastruktur. Lalu indikator kedua kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi adalah pemberantasan korupsi yaitu sebanyak 76,2 persen merasa puas, dan 23,8 persen tidak puas.
Terpisah, pengamat politik Yusdianto Alam menilai masih adanya sekitar 16 persen masyarakat yang belum menentukan pilihan (undecided voters) akan menentukan kemenangan Pilpres 2019. “Baik untuk capres nomor urut satu ataupun bagi nomor urut dua, undecided voters menentukan,” terangnya.
Ia menyebu, jika hasil sementara sejumlah survei saat ini terkait keterpilihan capres dan cawapres nomor urut satu dan nomor urut dua memiliki selisih yang tidak terlalu jauh, maka undecided voters akan menjadi penentu kemenangan jika mereka menentukan pilihan pada pemilu nanti yang sesuai dengan harapannya. “Sebenarnya mereka bukan golput, tapi masih menimbang-nimbang kepada capres yang mana mereka akan berlabuh pilihannya,” terang akademisi Universitas Lampung itu.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Ahmad Sabiq menambahkan pemilih cerdas adalah pemilih yang memahami pentingnya pemilihan presiden dan juga memahami pentingnya dirinya sebagai pemilih. Hal itu bertujuanagar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan dengan sukses dan berkualitas.
“Bukan karena sentimen tertentu dan bukan juga karena adanya politik uang. Harapannya dengan sisa waktu yang ada. Pemilih makin selektif, makin cerdas terhadap pilihannya,” pungkasnya. (rls/ful/fin)
