NGAMPRAH– Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat diminta untuk pro aktif dalam menyelesaikan kasus ynag menimpa oknum guru PNS terlibat dalam kasus narkoba. Hal itu disampaikan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di Lembang kemarin.
“Tentu kadisdik harus cepat tanggap yang kaya gitu, harusnya kadis itu banyak turun ke lapangan, anak buahnya harus dilihat, jangan sampai kaya gitu lagi,” tegasnya.
Umbara pun merasa kecolongan dengan adanya kasus temuan PNS yang sampai menjual narkoba. Dia merasa bahwa hal itu merupakan salah satu tanggung jawab Kadisdik dalam pengawasan anak buahnya.
Mengenai sanksi bagi PNS yang ketahuan memakai barang haram tersebut, Umbara pun menegaskan harus segera di proses sesuai prosedur.
“Kalau sekarang masih ada yang seperti itu ya silakan proses, sanksinya sesuai kapasitas kabupaten, kalau dia mempunyai jabatan apa ya turunin,” ungkapnya.
Umbara pun mengatakan, untuk pemecatan PNS sendiri kapasitasnya berada di Pemerintah Pusat yaitu di Kemenpan-RB.
“Kalau pemecatan ASN itu kan ada kapasitas pusat, jadi kita tinggal ajuin aja. Kalau memang harus di pecat, ya tinggal pengajuan ke kemenpan, karena prilaku narkoba itu sudah mencemarkan nama Bandung Barat,” sesalnya.
Umbara pun menyatakan, bahwa slogan dari Bandung Barat bersih itu salah satunya bersih dari narkoba, karena itu dia mendukung penuh pencegahaan penyalahgunaan Narkoba di KBB.
Selain itu Umbara juga meminta BNN KBB lebih gencar untuk melakukan program kegiatan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam hal ini tes urine di lingkungan Disdik. “Kita minta BNN bisa gerak cepat juga bersama disdik untuk melakukan tes urine,” pungkasnya. (drx)
