JAKARTA – Tiga Gubernur yang membawahi wilayah Jabodetabek, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Gubernur Banten Wahidin Halim telah sepakat berkoordinasi mengenai kerumitan transportasi di wilayah ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyinggung rumitnya pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek. Tiga Gubernur itu lalu diundang untuk membahas bersama dalam rapat kabinet terbatas, Selasa (8/1).
”Tadi disepakati tiga Gubernur kemudian nanti dikomunikasikan oleh kami, Kemendagri, bagaimana satu manajemen, satu pengorganisasian,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, kemarin.
Dia mengatakan, persoalan ini sebenarnya sudah masalah lama. Bahkan diakui Tjahjo, banyak aturan yang dibuat namun tidak pernah dilaksanakan. Maka kemungkinan untuk membentuk badan baru menurutnya sangat kecil dilakukan.
”Arahan bapak Presiden karena tadi banyak instansi dan banyak badan makanya menimbulkan manajemennya enggak bagus karena bagaimana mempersingkat manajemen mempersingkat organisasinya,” kata Tjahjo.
Tjahjo mencontohkan soal jembatan Suramadu. Untuk mengurus itu, bahkan ada empat badan yang mengurusi dan ujung-ujungnya, urusan birokrasi menjadi lebih rumit. Hanya jelas Tjahjo, untuk mengurusi sistem transportasi ini diberi kewenangan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikannya.
”Yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas. Soal bentuk organisasinya bagaimana nanti akan diputuskan dalam rapat bersama Wapres,” kata Tjahjo.
Terkait hal itu, Presiden mengingatkan, pengelolaan transportasi Jabodetabek harus diatur dan dikelola dengan baik. Jika tidak, kemacetan total di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta justru akan semakin banyak.
”Kami tahu bahwa semakin hari kalau enggak lalu lintas kemacetan kita kelola dengan baik di Jabodetabek ini, kejadian-kejadian kemacetan total yang tidak bisa bergerak akan semakin banyak,” kata Presiden Jokowi di kantor Presiden, Jakarta.
Saat ini, pengembangan moda transportasi di Jabodetabek sedang giat dikerjakan. Mulai dari LRT, MRT, kereta bandara, maupun Transjakarta yang kini terus dibenahi. Jokowi mengaku optimistis, jika hal ini dikelola baik maka persoalan kemacetan akan bisa diatasi.
Hanya, Presiden Jokowi melihat bahwa saat ini masih belum ada sinergi pengelolaannya. Ia mencontohkan soal jalan, ada yang di bawah pemerintah DKI, Banten, Jawa Barat, hingga di bawah Kementerian PU.
”Yang semuanya kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, integrasi dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan sering banyak yang saling menunggu,” kata Jokowi.
Padahal untuk kemacetan saja, berdasarkan data dari Bappenas, setiap tahunnya mengalami kerugian hingga Rp 65 triliun. Jumlah yang sangat besar jika bisa digunakan untuk pengembangan transportasi yang lebih baik.
”Enggak mungkin hal-hal seperti ini kita teruskan, kita harus berani memulai, harus berani rancang agar bisa selesai sehingga Rp 65 triliun itu betul-betul jadi barang bukan asap yang memenuhi kota,” katanya menambahkan.
Jokowi juga menyoroti masalah transit oriented development (TOD). Mantan Gubernur DKI ini mengatakan, sudah puluhan tahun dikerjakan namun tidak berjalan dengan baik. Kendalanya sama, ada pengelolaannya di DKI, di Kementerian BUMN, di Pemprov Jawa Barat, di Banten dan yang lainnya.
”Sehingga keterpaduan antartransportasi perkotaan dengan tata ruang betul-betul harus kita rancang dan hitung. Dan salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap transportasi umum melalui TOD-TOD yang ada,” katanya.
Jokowi meminta agar manajemen transportasi dibuat lebih sederhana dalam arti tak kompleks mengenai birokrasinya sehingga eksekusi bisa berjalan lebih cepat. ”Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antarinstitusi satu dengan lainnya,” tandasnya. (bbs/rie)
