darikita.com, CIKARANG PUSAT – Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi kembali disorot publik. Hal itu diperkuat dengan temuan hasil audit Basdan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BUMD milik dua pemerintah daerah tersebut. Yaitu kurun waktu 2014 lalu telah terjadi kebocoran pendapatan mencapai 30 persen. Belum lagi diperparah dengan dugaan pemotongan gaji karyawan oleh kepala bagian kepegawain sebesar Rp 250 ribu setiap bulan dengan alasan untuk dana kesehatan. Diduga anggaran itu masuk ke rekening pribadinya.
Bahkan penelusuran KBE terkait hasil audit BPKP itu, Direksi PDAM Tirta Bhagasasi secara mendadak melakukan rapat bersama dengan seluruh kepala bagian dan kepala cabang se-Kota dan Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu (8/6) di Purwakarta.
Informasi dari sumber terpercaya KBE di lingkungan PDAM, pihak direksi meminta seluruh kepala cabang untuk meningkatkan kinerja pelayanan serta melakukan pemeriksaan water meter secara maksimal. Agar tak terjadi lagi kebocoran.
Menanggapi hal itu, Hendri, pendiri Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (F-KPM) menyayangkan kinerja PDAM Tirta Bhagasasi yang dinilai amburadul. Pihaknya mengkritisi dan akan meminta pertanggungjawaban para pemimpin serta direksi PDAM. Karena setiap kegiatan PDAM memakai anggaran pemerintah daerah melalui penyertaan modal.
“Kita akan tanyakan hasil perbaikan kinerja PDAM kepada Bupati (Neneng Hasanah Yasin, Red). Dan juga akan meminta penjelasan mengenai pemotongan gaji pegawai itu untuk apa,” paparnya.
