darikita.com, SURABAYA – Penentuan nama pasangan calon wali kota yang akan diusung PDIP dalam pemilihan umum wali kota Surabaya akan dilakukan pada Rabu (8/7).
KUAT: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan diusung kembali oleh PDIP pada pemilihan kepala daerah mendatang. Namun majunya Risma menimbulkan gejolak, karena dirinya dianggap tidak punya lawan dalam pilwalkot.
Surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP bakal dibacakan pada rapat kerja cabang khusus di Gedung Wanita, Kalibokor.
Sebelumnya, rencana deklarasi pasangan cawali yang akan diusung PDIP tertunda-tunda. Sebelum Juni berakhir, dikabarkan ada nama yang disebutkan. Tapi, rencana tersebut mundur hingga awal Juli.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menuturkan, rakercabsus dengan agenda utama pengukuhan pasangan cawali itu diputuskan dalam rapat hingga Sabtu dini hari (4/7).
Rapat itu menentukan waktu dan tempat pembacaan rekomendasi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto didapuk membacakan rekomendasi itu. ”Tak kurang dari dua ribu pengurus dan kader akan menyaksikan,” ungkap dia.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang digadang-gadang maju lagi lewat PDIP juga bakal diundang secara khusus. Sebagai apa? Risma diundang sebagai petugas partai. Istilah tersebut kerap dipakai Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk menyebut Presiden Joko Widodo. Undangan untuk Risma dilayangkan besok (6/7).
”Bu Risma akan diundang sebagai petugas partai. Tanpa embel-embel wali kota,” imbuh Adi.
Pada rakercabsus itu, pasangan cawali yang direkomendasikan DPP PDIP akan diberi semacam tanda khusus. Bila orang tersebut belum menjadi kader misalnya, akan diberikan kartu tanda anggota (KTA) partai.
Hal itu sebenarnya berkaitan dengan status Risma yang hingga kini masih sebagai pegawai negeri sipil. Aparatur sipil negara (ASN) dilarang keras terlibat dalam politik praktis. Nah, KTA tersebut menjadi garis pembatas yang tegas antara ASN atau bukan.
Kondisi itu cukup sensitif bagi Risma. Buktinya, dia kerap mengelak bila ditanya soal status tersebut. Padahal, pendaftaran untuk pasangan cawali kurang 20 hari lagi. Sesuai jadwal dari KPU, pendaftaran tersebut dilaksanakan pada 26 hingga 28 Juli.
Bagaimana respons partai politik yang tergabung dalam Koalisi Majapahit? Mereka menanggapi biasa saja deklarasi yang bakal diselenggarakan DPC PDIP Surabaya itu. Ketua Tim Kerja Koalisi Majapahit A.H. Thony menyambut baik deklarasi tersebut. Itu bagian dari perjalanan politik yang semakin dekat dengan pelaksanaan pilwali.
”Kalau memang mau deklarasi, ya baguslah. Sebelumnya, kan selalu simpang siur,” katanya kemarin.
Namun, meski menganggap biasa, Koalisi Majapahit terkesan keder. Secara tersirat, Thony menyatakan, koalisinya akan ”memboikot” dengan tidak mengusung calon. Dengan demikian, pilwalkot tertunda dan baru dilaksanakan pada 2017.
”Kami mengibaratkan niat ingsun poso dua tahun,” kata dia. Apakah berarti koalisi tersebut tidak akan mengusung pasangan cawalkot? Thony hanya menanggapi dengan senyuman.
Pilwalkot yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU mensyaratkan minimal ada dua pasangan calon. Wacana satu pasangan cawali pada pilwalkot Surabaya selama ini memang begitu gencar terdengar. Alasannya, pasangan petahana begitu kuat. (jun/c6/ayi)
