KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus ada keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, dalam skandal dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
Dugaan ini bermula soal temuan KPK terkait DPRD tidak merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya merevisi Perda tersebut terlebih dahulu sebelum izin proyek dikeluarkan dan pembangunan dilakukan. Karena, berdasarkan peta zonasi pembangunan pada Perda tersebut, diduga Meikarta dibangun di atas zona abu-abu yang diperuntukkan bagi industri. Bukan di zona kuning, yakni bagi pemukiman.
”Kita tahu sampai saat ini revisi Perda tersebut belum ada tapi di sisi lain perizinannya sudah dikeluarkan dan pembangunan sudah dilakukan. Jadi kami perlu dalami hal tersebut,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/11).
Untuk itu, sambung Febri, tim penyidik memanggil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman, untuk dimintai keterangan. Sulaeman diduga mengetahui soal proses pembahasan tata ruang dan wilayah di DPRD Kabupaten Bekasi. Ia diperiksa bagi tersangka Sahat MBJ Nahor.
”Hari ini (kemarin) saksi pertama dari DPRD Kabupaten Bekasi diperiksa. Kami perlu mendalami lebih lanjut sejauh mana proses pembahasan tata ruang yang dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi saat itu,” paparnya.
Diungkapkan Febri, penyidikan kali ini berfokus pada rangkaian peristiwa terkait proses perizinan proyek tersebut. Karena ditemukan adanya dugaan penanggalan mundur (backdated) ataa rekomendasi izin pembangunan dari dinas-dinas terkait. Bahkan, Febri mengakui KPK telah mengantongi identitas pihak yang membuat penanggalan mundur tersebut.
”Siapa saja pihak yang melakukan tentu saja sudah diketahui. Penyidik tengah mendalami bukti-buktinya,” tukasnya.
Namun, dia belum bisa mengungkap pihak-pihak yang berperan memundurkan penanggalan rekomendasi itu. Menurutnya, semua dugaan pihak yang dimaksud berasal dari pihak Lippo, maupun Pemkab, akan terbukti jika bukti yang dikumpulkan dirasa cukup.
Senin, (15/10) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka. Diduga sebagai pemberi antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP) serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018. Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan. (Riz/fin/ign)
