banner

Munaslub Golkar Terancam Batal

darikita 23 Februari 2016
SERIUS: Wakil Presiden Jusuf Kalla (dua dari kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua dari kiri) beserta Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Kader muda meminta agar para calon ketua umum untuk saling adu gagasan dalam munaslub mendatang.
vertical banner

Kandidat Ketum Saling Lempar Gagasan

darikita.com – Kader muda Partai Golkar meminta para calon ketua umum yang akan bertarung di Musyawarah Luar Biasa nanti untuk saling lempar gagasan. Cara ini akan lebih cerdas dan bisa menghantarkan Partai Golkar sebagai partai modern ke depannya.

Meutya Hafid, salah seorang kader muda Partai berlambang pohon beringin itu mengungkapkan, adanya politik uang menjelang pelaksanaan Munaslub Partai Golkar memang sangat menarik memantik perhatian. Terutama bagi kader Golkar di seluruh daerah.

Menurutnya dia, cara calon ketua umum Golkar yang akan bertarung di Munaslub mendatang janganlah mengedepankan pemberian sogokan kepada pemilik hak suara, demi mendapatkan suara. Sejatinya Munaslub kali ini harus berkualitas dengan memunculkan perdebatan ide dan gagasan dari kalangan kalangan caketum itu sendiri.

’’Bukan perang transaksional,” tutur Meutya di sela-sela diskusi bertajuk ’Mau Kemana Golkar’ di Restoran Bakoel Koffee, Cikini, Jakarta, kemarin.

Politikus muda Golkar ini berharap ke depan, Partai Golkar dipimpin oleh seorang yang cerdas, berkualitas, dengan pengalaman organisasi yang mumpuni. Mereka menjadi jembatan bagi senior dan generasi mudanya sehingga menarik perhatian publik. Dengan cara demikian, akan mampu membawa Golkar menjadi partai modern.

’’Dari Munas yang berkualitas atas pemikiran nasional tanpa transaksional, dia lah yang pantas memimpin Golkar ke depan,’’ harapnya.

‎Mantan jurnalis ini mengusulkan, menjelang digelarnya Munaslub, diperlukan sebuah debat publik bagi para calon ketua umum Golkar. Di arena itu mereka menyampaikan ide dan gagasannya. ’’Dari pada satu calon roadshow keliling Indonesia, lebih mereka menuangkan gagasan melalui tulisan di media massa atau membuat debat publik,’’ usul Wakil ketua komisi I DPR itu.

Dengan demikian, tidak ada lagi intimidasi terhadap kader Golkar di DPD ‎I (tingkat provinsi), DPD II (tingkat kabupaten/kota), maupun organisasi sayap, untuk memilih salah satu calon melalui suap.

Menuju Golkar sebagai partai modern, anggota DPR nan cantik ini meminta agar para kader yang memilik hak suara untuk menolak bilama ada salah satu atau beberapa dari calon ketum menawarkan uang. ’’Saya rasa teman-teman di daerah tahu bahwa politik transaksional sudah dilepaskan. Pemegang‎ suara di daerah harus bisa menolak itu (suap suara). Kita harap mereka punya kesadaran walaupun ditawarkan,’’ tandasnya.

Namun begitu, munaslub yang direncanakan Maret 2016 mendatang, dikhawatirkan belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini kepanitiaan penyelengara acara untuk memilih ketua umum dan pengurus partai beringin yang baru, usai konflik itu belum terbentuk.

Mantan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Tohari menuturkan, dirinya meragukan pelaksanaan Munaslub yang dicanangkan berjalan bulan Maret tersebut terlaksana. Sebab hingga kini dirinya belum mendengar adanya pembentukan panitia Munaslub. Baik penyelenggara atau panitia pengarah (steering committee/SC), maupun panitia pelaksana (Organizing Committee/OC). ’’Kapan SC-nya (steering committee) bekerja‎?” sahutnya.

SC, kata mantan Wakil Ketua MPR itu, haruslah dibentuk jauh hari sebelum penyelenggaraan Munas. Sebab mereka yang mengatur berbagai ketentuan yang akan menjadi aturan main di Munas. Mulai dari materi, rancangan program kerja, perubahan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART), tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum, hingga peraturan organisasi dalam pencalonan pejabat publik. ’’Semua perlu disahkan di munas. Ini sudah 21 Februari, mustahil dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan,” tegasnya.

Pemilihan SC, harus memenuhi kriteria yang diperintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum Ham), yakni, demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan. ’’Kalau SC-nya tidak bisa penuhi kriteria, sulit Munaslub berjalan baik,” sebutnya.

Masalah krusial lainnya di dalam tubuh Golkar, sebutnya, terjadinya dualisme di tingkat daerah atau dewan pimpinan daerah (DPD). Untuk itu perlu meng-klirkan siapa DPD memiliki hak suara dalam Munaslub mendatang. ’’Bagaimana penyelesaiannya. Bulan ini harus tuntas,” tandas ketua umum PP Muhammadiyah itu. (dna/vil)

Untuk Anda
Terbaru