darikita.com – NGAMPRAH – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat membantah telah kecolongan terkait dugaan 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan dan perawat yang bertugas di puskesmas di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat terlibat dalam politik dengan mendukung salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiBandung Barat pada Pilkada Serentak 2018.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan terus mengingatkan agar seluruh ASN tidak ikut dalam politik.
”Ini bukan kecolongan, karena kami jauh-jauh hari selalu mengingatkan kepada ASN melalui masing-masing pimpinan SKPD agar ASN tidak ikut berpolitik,” tegas Asep di Ngamprah, kemarin.
Dia menjelaskan, sosialisasi dilakukan tidak hanya di lingkungan Perkantoran Pemkab Bandung Barat. Namun, sosialisasi soal netralitas ASN ini juga dilakukan hingga ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
”Artinya usaha kami untuk mengingatkan mereka sudah dilakukan. Terkait soal adanya dugaan keterlibatan beberapa ASN itu, menjadi tanggungjawab mereka masing-masing,” ujarnya.
Dengan adanya laporan dari Panwaslu tersebut, imbau dia, kepada seluruh ASN agar dijadikan pelajaran bahwa ASN tidak ikut dalam politik.
Hal itu dperkuat dengan Surat Edaran Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) Nomor : B-2900/KASN/11/2017 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 serta Surat Edaran Menpan-RB Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas ASN Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019.
Dia juga mengakui, sampai saat ini belum menerima laporan dari Inspektorat terkait dugaan 6 ASN yang terlibat politik tersebut. Sebab, kata dia, untuk melaporkan hingga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus juga ada laporan kepada BKPSDM Kabupaten Bandung Barat.
”Tentu harus ada laporan juga ke kami, tapi sampai saat ini dari Inspektorat belum melaporkan ke kami,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat melaporkan 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan dan perawat yang bertugas di puskesmas di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat kepada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah ASN tersebut didugakuat telah melakukan pelanggaran kode etik dengan mendukung salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pada Pilkada Serentak 2018.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung Barat Cecep Rahmat Nugraha membenarkan soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sejumlah ASN yang berprofesisebagai perawat dan bidan tersebut.
Setelah adanya temuan tersebut, pihaknya langsung menyerahkan dokumen kajian temuan dugaan pelanggaran kode etik ASN kepada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
”Secara resmi kami menyerahkan dokumen yang isinya soal hasil klarifikasi 6 ASN yang diduga ikut mendukung salah satu bapaslon, memeriksa sejumlah saksi serta bukti foto kebersamaan ASN tersebut dengan salah satu bapaslon,” pungkasnya. (drx)
