darikita.com, PT Pindad diperintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meng-up grade persenjataan milik TNI, yang masih mungkin digunakan tugas operasional. Sebab, selama ini banyak persenjataan yang usianya sudah lama, tapi masih layak digunakan.
Dengan begitu, menurut JK kemampuannya bisa setara dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) modern. Alutsista itu di antaranya adalah tank tempur. Mulai jenis ringan, medium dan tank main battle. ’’Ini teknologinya harus dikuasai oleh PT Pindad agar bisa mandiri. Di samping modernisasi alutsista yang sekarang sedang di lakukan TNI,” kata JK ditemui di sela-sela kunjungan ke Pindad kemarin (20/1).
JK menilai, dalam penguasaan teknologi alutsista, Pindad sebetulnya memiliki kemampuan. Seperti, pada produk-produk kendaraan tempur (Ranpur) dan sejata ringan maupun amunisinya. Untuk itu, dirinya meminta agar TNI harus bekerja sama dengan Pindad untuk bisa menciptakan kemandirian pengadaan alutsista sesuai kebutuhan.
Di tempat sama, Direktur PT Pindad Silmy Karim mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan berbagai produk-produk seperti ranpur, amunisi, senjata ringan berbagai kaliber, dan peralatan ekskavator.
Dia menjelaskan, untuk pasar user, selain memenuhi kebutuhan TNI pihaknya juga saat ini tengah membidik pasar negara Timur Tengah (Timteng). Dengan potensi ekspor 300 juta dollar, yang segera dijalankan di dua tahun ke depan. Selain itu, Pindad akan mengirimkan salah satu sample Ranpur Anoa ke Timteng untuk dilakukan pengujian di sana.
’’Kita akan mengekspor berbagai jenis amunisi dan berbagai jenis kendaraan produk unggulan PT Pindad,” ungkap Silmy.
Disinggung mengenai kerja sama dengan Turki mengenai project medium tank, dirinya mengungkapkan program ini ditargetkan pada 2017 sudah memiliki prototype. Sedangkan untuk spesifikasinya, tank akan menggunakan meriam kaliber 105 Milimeter. Dengan bobot 25 ton. Termasuk penyesuaian fungsinya sebagai tank modern.
’’Tadi kan sudah diarahkan agar PT Pindad harus menguasai teknologi medium tank. Di samping program retrofit tank-tank yang dimiliki TNI, agar teknologinya di up-grade,” ungkap Silmy.
Sementara itu, puluhan massa yang tergabung dari Gerakan Genyang Mafia Hukum (GGMH) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka bermaksud menghadang kunjungan kerja Jusuf Kalla di PT Pindad, di perempatan Kiaracondong Jalan Gatot Subroto.
Selain menghadang, massa juga menyampaikan tuntutan agar Jusuf Kalla menepati janji menyejahterakan rakyat dan fokus memberantas korupsi. Kemudian, Presiden dan Wakil Presiden diminta menjadi pendorong dalam pemberantasan korupsi.
Dalam aksinya GGMH membawa spanduk dan poster yg bertuliskan, ’Bapak JK, rakyat butuh kesejahteraan bukan komentar pejabat-pejabat, stop melakukan praktek-praktek korupsi’.
’’Pemerintahan Jokowi-Jk harus senantiasa memberi penguatan kepada KPK di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak boleh ada upaya-upaya pelemahan terhadap institusi KPK,’’ kata Ketua GGMH Torkis Parlaungan Siregar di sela-sela aksi. (yul/yan/hen)
