Lahan Pertanian dan Perkebunan Tergerus
darikita.com, Lahan perkebunan dan pertanian di kawasan Walini Kecamatan Cikalongwetan dan beberapa wilayah lainnya yang terkena proyek kereta cepat (HSR) Jakarta-Bandung akan tergerus. Sebaliknya, Meski di bagian lain, HSR juga digadang-dagang akang memberikan peningkatan perekonomian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Sodikin membenarkan, jika proyek kereta cepat ini akan menggerus lahan pertanian dan perkebunan. ”Memang akan memakan lahan perkebunan dan pertanian. Tapi ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Wilayah Cikalongwetan ke depan akan berkembang semakin pesat,” kata Asep di Ngamprah, kemarin (24/1).
Terkait luas lahan pertanian yang tergerus akibat pembangunan ini, Asep mengatakan tidak terlalu besar. Sebab, lahan pertanian di Cikalongwetan bukan berupa hamparan yang luas seperti di daerah penghasil produk pertanian. Untuk lahan perkebunan yang digunakan dalam pembangunan ini, kata dia, itu milik BUMN PTPN VIII. Luas lahan yang dipakai yaitu 1.270 hektare.
Selain itu, menurut dia, pembangunan stasiun kereta cepat di Walini saat ini tidak berdampak pada pengambilan lahan pemukiman warga. Namun, dia tidak memungkiri nantinya di masa mendatang pengembangan kereta cepat ini akan berdampak ke pemukiman warga.
”Saat ini fokus pada pembangunan stasiun kereta cepat dan jalurnya. Ke depan tentu ada konsep penataan wilayah yang jauh lebih besar di kawasan ini,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Utama PTPN VIII Dadi Sunardi menyebutkan, lahan perkebunan Teh Mandalawangi Maswati di Kecamatan Cikalongwetan ini memiliki luas total yang mencapai 2.800 hektare. Dari luas lahan tersebut, 1.270 hektare di antaranya akan dijadikan untuk pengembangan kawasan lokasi persinggahan (transit oriented development/TOD) kereta cepat.
Dia menjelaskan, rencana pembangunan Kota Walini tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak 2004 lalu. Hal tersebut, lantaran semerawutnya kemacetan Jakarta-Bandung. Sementara keikutsertaannya dalam mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu, menjadi salah satu alasannya agar percepatan pembangunan Kota Baru Walini dapat segera terealisasi. ”Kereta cepat ini akan membangun dan mendorong roda perekonomian Jakarta-Bandung terutama bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung akan memiliki lintasan sepanjang 140,9 km. Anggaran untuk kereta cepat ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Konsorsium BUMN tersebut antara lain PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII berkolaborasi dengan konsorsium China yang mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT KCIC. Kereta cepat ini menghubungkan empat stasiun antara Halim, Karawang, Walini (KBB), dan Tegalluar (tidak jauh dari kawasan Gedebage). Pengoperasian kereta cepat ini membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. Untuk itu, rencananya KCIC bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dan direncanakan dalam jangka panjang akan membangun power plant sendiri untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi.
Sementara itu, mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti pro-kontra terkait dengan proyek yang dikerjakan konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok tersebut.
Audit, lanjut politikus Partai Demokrat itu, terutama difokuskan pada kelayakan proyek dari sisi investasi. Termasuk, potensi untung tidaknya proyek tersebut ke depannya.
”Sekali lagi, sebelum telanjur dianggap merugikan keuangan negara, kalau memang tidak memungkinkan memberikan keuntungan, nanti proyek itu bisa distop,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari keuangan negara, menurut dia, BPK berhak mengaudit proyek yang baru saja di-groundbreaking Presiden Jokowi tersebut. Apalagi, dana BUMN yang dilibatkan dalam proyek itu tidak sedikit.
Dia menambahkan, kalau nanti hasil audit menyatakan bahwa proyek tersebut memang tidak layak, dana BUMN yang ada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. ”Masih banyak daerah yang butuh pembangunan infrastruktur. Faktanya, dana kita kurang, APBN defisit, di sini BUMN bisa diberdayakan,” beber Marzuki.
Hal senada diungkapkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut dia, proyek itu berisiko menimbulkan kerugian besar bagi empat BUMN yang terlibat dalam konsorsium. Sebab, mereka harus membiayai proyek senilai USD 5,5 miliar atau Rp 74 triliun.
Empat BUMN yang terlibat meliputi PT Wijaya Karya (Wika), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Seperti diketahui, empat BUMN tersebut bergabung membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT PSBI kemudian menjalin kerja sama konsorsium dengan China Railway International Co Ltd (CRI) dan membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China.
”Proyek terlalu mahal. Kita takut perusahaan pelat merah ini nggak sanggup bayar utang. Coba lihat sekarang, uang Wika berapa sih? Paling hanya Rp 5,5 triliun. Apalagi KAI. Uang Jasa Marga juga habis buat ngurusin tol,” ujar Agus saat ditemui di Jakarta, kemarin.
Selain itu, balik modal setelah proyek kelar pun tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dia bahkan pesimistis bisa dipenuhi sebelum keuangan empat BUMN itu kembali normal. ”Target penumpang 60 ribu per hari dari mana? Pengguna jalan tol pindah semua? Nggak mungkin. Apalagi dengan harga tiket Rp 200 ribu,” paparnya. (mia/c7/ttg/rie)
