Rupiah Keluar dari Fundamental

darikita.com, JAKARTA – Devaluasi Yuan yang memberikan tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjadi fokus utama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Dalam forum yang dihadiri pimpinan empat lembaga keuangan tersebut, antara lain, Menkeu Bambang Brodjoengoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) C. Heru Budiargo.

Dalam forum tersebut, disepakati bahwa nilai tukar rupiah saat ini dinilai tidak mencerminkan nilai fundamentalnya (undervalued). Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam dua hari terakhir adalah depresiasi Yuan. Sementara tekanan pada pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN), merupakan kombinasi antara sentimen negatif eksternal. Serta proyeksi kinerja emiten yang lebih rendah daripada ekspektasi investor. ”Untuk itu, FKSSK sepakat untuk memperkuat koordinasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan di pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar,” papar Bambang dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, kemarin (13/8).

Meski begitu, Bambang menekankan, kondisi makro ekonomi Indonesia terkendali meski ada tantangan besar dari eksternal maupun domestik. Stabilitas keuangan Indonesia juga masih terjaga dan terkendali. ”Hal tersebut terlihat dari indikator surveilance BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan yang masih berada pada kondisi terkendali. Namun, FKSSK akan meningkatkan kewaspadaan khususnya terkait tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukar,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu melanjutkan, untuk mengatasi goncangan terhadap nilai tukar dan menjaga stabilitas pasar keuangan, ada dua kebijakan jangka pendek yang bisa dilakukan. Yakni, kebijakan untuk meningkatkan investasi dari pemerintah dan swasta dan kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk menjaga konsumsi domestik.

”Kebijakan lain adalah kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), kami pastikan itu bisa berjalan mulus. Sementara untuk menaikkan investasi, minggu depan kita keluarkan PMK baru tax allowance dan percepat insentif fiskal untuk kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus),” urainya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan bahwa fenomena tidak menyenangkan soal penguatan dolar AS terus memberi tekanan pada rupiah dengan depresiasi 2,47 persen (qtq). Hal tersebut terutama dipicu kekhawatiran kenaikan suku bunga acuan The Fed dan penyelesaian krisis Yunani.

Belum usainya sentimen spekulasi penyesuaian Fed Fund Rate tersebut dilanjutkan dengan devaluasi mata uang Yuan yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Praktis, hal tersebut justru semakin memberikan tekanan lebih dalam bagi rupiah.

Negeri Tirai Bambu tersebut dengan sengaja mendepresiasi Yuan sebesar 1,9 persen terhadap dolar AS pada 11 Agustus 2015. Kemudian kembali melemahkan mata uangnya 1,6 persen di 12 Agustus 2015. ”Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum menggembirakan di kuartal II 2015, tapi indikator ekonomi seperti inflasi, defisit neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan dalam kondisi lebih baik,” terangnya.

Parahnya lagi, lanjutnya, kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut berdampak negatif terhadap pergerakan mayoritas mata uang negara-negara di dunia, tak terkecuali rupiah.

”Rupiah sampai 12 Agustus 2015, terdepresiasi 10,16 persen atau lebih besar dari pelemahan mata uang Korea 8,35 persen, Thailand 6,62 persen dan Yen Jepang 3,96 persen. Tapi pelemahan rupiah lebih rendah dibanding depresiasi mata uang Malaysia 13,16 persen, Turki 16 persen lebih, Brazil 29,4 persen, dan Australia 10,16 persen,” jelasnya.

Sementara itu, data terkini AS di sektor ketenagakerjaan mengindikasikan pertumbuhan positif. Sehingga diperkirakan penyesuaian suku bunga acuan AS akan lebih cepat, bahkan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed akan dilakukan dua kali.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengungkapkan bahwa pihaknya meminta perbankan melakukan stress test rupiah di level tertentu sebagai skenario terburuk untuk menguji daya tahan dan kualitas bank di tengah gejolak perekonomian saat ini.

Stress test dilakukan bersama-sama dari mulai level rupiah yang paling rendah sampai yang paling ekstrem. Ini untuk menguji kecukupan modal perbankan. ”Yang namanya skenario mau dibuat ekstrem atau tidak, tapi harus make sense bisa buat stress test Rp 14 ribu atau Rp 15 ribu per dolar AS,” ujarnya.

Diakuinya, saat ini tingkat risiko kredit perbankan masih di level aman. Namun ada kenaikan dari prosentase kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) nett menjadi 1,25 persen dan NPL gross sebesar 2,55 persen.

Muliaman mengatakan bahwa pihaknya dan otoritas terkait seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun melakukan stress test. Hasilnya, dia meyakini daya tahan perbankan Indonesia cukup kuat, artinya kecukupan modal bank tinggi.

”NPL memang naik tapi bisa diatasi. Caranya kita minta ini lebih rutin dan melihat berbagai macam kegiatan bersama untuk mendiskusikan rencana kerja perbankan. Kita yakin daya tahan perbankan dari seluruh gejolak cukup baik,” tegas Muliaman.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) C. Heru Budiargo menegaskan kelangsungan bisnis perbankan nasional secara keseluruhan dalam keadaan baik, meski untuk bank-bank tertentu ada tekanan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) dan tekanan profitabilitas.

”Saat ini sudah confirm tidak ada bank yang ditutup atau terancam ditutup atau terancam gagal,” jelasnya.

Hal itu terbukti dari hasil stress test atau uji ketahanan menggunakan asumsi kurs rupiah yang lebih buruk. ”Kalau dari kualitas industri dan individual perbankan, tidak ada gejala yang mengkhawatirkan walaupun diakui ada tekanan,” pungkasnya. (ken/dee/rie)