BANDUNG – Informasi bohong atau hoax yang masih berseliweran di Media Sosial (Medsos) dianggap berbahaya untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih, Indoneisa tengah memasuki masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan juga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Merujuk dari informasi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam sehari terdapat sekitar 3.500 hoax yang tersebar di Medsos. Selain itu, diperkirakan isu tersebut akan terus meningkat saat pemilu. Karenanya, peran media menjadi sangat strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat.
Hal tersebut menjadi landasan bagi Dynamic Nasionalis Community (DNC) sebagai salah satu komunitas sosial yang banyak melakukan pengkajian mengenai persoalan politik untuk menggelar diskusi publik bertajuk “Media Jabar Bersatu Tangkal Hoaks Guna Sukseskan Pemilu 2019”.
Dalam diskusi yang menghadirkan berbagai perwakilan mulai dari pemerintah, pakar, hingga akademisi yang duduk bersama para insan pers dari media arus utama hingga dari pers kampus untuk mengupas tentang perang terhadap hoax tersebut.
Kadiskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menyampaikan, dalam UU ITE jelas membahas tegas soal sanksi hukuman bagi penyebaran luas berita bohong atau hoax. Semua pihak perlu bekerja keras untuk terus memantau akun-akun di Medsos. Begitu ada yang menyebar hoaks, maka bisa langsung ditindak.
Menyikapi pemberantasan hoax di masyarakat selain memproteksi diri, Ahyani juga menyebut, saat ini pola pikir masyarakat harus bertekad membiasakan diri dan memahami betul aturan. Hal tersebut untuk mengingatkan pentingnya proses edukasi bagi masyarakat mengenai informasi yang masuk.
Menurutnya, peran vital pemerintah khususnya Kemenkominfo dan Bawaslu semakin gencar agar informasi dari satu sumber tidak langsung dipercaya. Selain itu, harus ada pengecekan dari konfirmasi yang diterima. Sebab, peredaran hoax muncul salah satunya faktor kemauan membaca masih rendah.
“Berdasarkan survei tingkat membaca di Indonesia dalam satu tahun orang hanya baca 27 halaman secara betul-betul atau seribu bandung satu yang membaca. Maka dari itu kami, di pemerintah terus berusaha meliterasi masyatakat dalam pemanfaatan internet maupun menangkal hoax,” kata dia.
Dikatakan dia, selama ini pemerintah terbilang beruntung karena dibantu berbagai komunitas hingga media yang peduli dan anti penyebaran terhadap hoax. Menurutnya, semua pihak terus bersinergi meningkatkan literasi, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap situasi tersebut.
“Kita harus saling menguatkan soal anti hoax ini agar ikut aktif memutus rantai penyebaran hoax. Karena, bukan hanya dari pemerantah saja yang menangkal tapi masyarakat juga harus aktif dan menjadi polisi hoax,” kata dia.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Pasundan (Unpas) Bandung sekaligus Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, M Ridlo Eisy mengungkapkan, sinergitas antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, guru termasuk dosen perlu lebih digalakkan untuk memerangi hoax.
Diharapkan dia, jelang Pileg dan Pilpres 2019, masyarakat tidak menyinggung seseorang dari sisi agama, suku, ras, golongan. Terlebih, lanjut dia, Capres dan Cawapres sudah berdeklarasi untuk melakukan kampanye damai. Untuk itu, masyarakat, termasuk media sekalipun tidak boleh langsung percaya terhadap informasi yang sumbernya belum jelas.
“Rekan wartawan, harus cek dan recek selalu karena hal yang paling menakutkan dalam pemberitaan adalah disinformasi. Wartawan juga saya ingatkan jangan ada itikad buruk atau sengaja ingin berbohong dan melukai orang. Terpenting juga untuk masyarakat jangan cepat percaya. Cek dan recek selalu,” kata dia. (yan)
