darikita.com, Keinginan Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie untuk bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat respon dari Kerjasma Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3). Rencana Ical untuk bergabung itu dinilai positif, asalkan Ical menyelesaikan konflik internal kelompoknya dengan Partai Golkar kubu Agung Laksono terlebih dahulu.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo saat dihubungi, kemarin (24/1). Arif menilai, adalah sebuah hal positif jika Partai Golkar menyatakan bergabung dengan pemerintah. Namun, kepastian Golkar kubu Ical untuk bergabung harus diimbangi komitmen nyata mendukung pemerintah.
”Kalau mau gabung harus tegas. Sebab, beberapa waktu lalu masih ada keinginan tetap di KMP (Koalisi Merah Putih, Red),” kata Arif.
Dalam kondisi Partai Golkar saat ini, Arif menilai alangkah lebih baik jika keinginan itu diawali penyelesaian konflik internal beringin lebih dulu. Penyelesaian konflik tentu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sesuai dengan Undang Undang Parpol. ”Jangan sampai perpecahan itu menjadi problem baru nanti di internal pemerintahan,” kata mantan Ketua Pansus RUU Pemilu itu.
Menurut Arif, soliditas Partai Golkar tentu menjadi harapan pemerintah. Jika Golkar bisa bersatu, dukungan kepada pemerintah akan menjadi relevan dan produktif. Sebab, pemerintah, kata Arif, dalam hal ini tidak memihak kepada salah satu kubu Golkar manapun. ”Tanpa bermaksud mencampuri, dukungan ini kita apresiasi, tentu soliditas harus terjaga,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah juga memberikan apresiasi. Dengan dukungan yang disampaikan Ical, maka dua kubu Partai Golkar sudah seiya sekata untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. ”Ini berarti sudah sejalan dengan sikap Partai Golkar kubu Agung Laksono yang sudah lebih dulu mendukung pemerintah,” kata Basarah saat dihubungi.
Namun, pernyataan dukungan itu sebaiknya dibuktikan dengan bersatunya kembali Partai Golkar. Basarah memandang, akan lebih baik jika kubu Ical dan Agung bisa lebih dulu melakukan penyelesaian konflik internal Golkar secara komperehensif dan tuntas. “Sehingga dukungan Partai Golkar kepada Jokowi JK lebih terlegitimasi secara kelembagaan,” kata Basarah.
Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate secara terpisah menyambut baik langkah kubu Ical untuk bergabung menjadi bagian pemerintah. Dengan tantangan saat ini, pemerintah tentu membutuhkan partisipasi segenap komponen untuk membangun bangsa. “Ini berarti dua kubu Partai Golkar sudah sama keinginannya,” ujar Johnny saat dihubungi.
Seperti halnya PDIP, Johnny menilai dukungan Golkar akan lebih solid jika masalah internal Golkar diselesaikan dengan baik. Dia optimis dengan visi yang sama mendukung pemerintah, maka jalan menuju bersatunya Golkar bisa terwujud. “Kami berharap penyelesaian internal Golkar diselesaikan dalam waktu cepat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem itu.
Jika menyangkut partisipasi Golkar, sejatinya sudah ada eksponen beringin yang saat ini berkontribusi di pemerintahan. Pertama yang harus disebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang notabene tokoh senior dan mantan Ketua umum Golkar. Selanjutnya ada Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang dulu adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Kontribusi Golkar akan makin terlihat jika nantinya komitmen kubu Ical itu terealisasi. ”Dukungan Golkar akan makin solid, jika ada penyelesaian (konflik) yang komperehensif,” tandasnya.
Wakil Sekjen Partai Nasdem Willy Aditya juga meminta agar Partai Golkar menyelesaikan konflik internal dulu, sebelum bergabung ke pemerintah. Setelah Golkar bersatu, baru nanti bisa dibicarakan tahap dukungan kepada pemerintah itu kepada partai koalisi. ”Kita nggak mau nanti dianggap campur tangan dalam urusan konflik,” kata Willy.
Situasi yang terjadi di Golkar kubu Ical, nilai Willy, menjadi bukti jika partai tidak pernah siap menjadi oposisi atau di luar pemerintah. Lebih lanjut lagi, kebanyakan partai ternyata tidak siap menerima konsekuensi sebuah pilihan. “Kita justru apresiasi Gerindra, malah hubungan degan Presiden baik secara personal,” kata Willy.
Terhadap posisi Golkar di pemerintah nanti, Willy menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Presiden. Willy tidak bisa memastikan apakah dukungan Golkar itu berimbas pada jatah para menteri parpol pendukung pemerintah saat ini.
”Kita beri waktu kepada Golkar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau tidak, nanti dianggap partai expired,” tandasnya.
Sementara itu, keputusan resmi Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla disambut hangat pihak Istana. Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, selaku senior dan mantan ketua umum, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik langkah Golkar tersebut. ”Pak JK mengapresiasi itu,” ujarnya kemarin (24/1).
Menurut pandangan JK, saat ini pemerintah memang membutuhkan dukungan dari kekuatan politik untuk memperlancar terlaksananya program-program pemerintah. ”Jadi bergabungnya Golkar akan positif bagi pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, sejak awal, pemerintah selalu bersikap terbuka jika ada partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin bergabung mendukung pemerintah. ”Jadi Alhamdulillah (kalau ada yang bergabung), kami terima dengan tangan terbuka,” ucapnya.
Terkait isu bagi-bagi kursi bagi partai politik yang menyatakan bergabung dengan pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Golkar, Pramono menyatakan jika tidak ada jaminan jatah kursi di kabinet. ”Intinya, jangan meminta jabatan di kementerian, karena ini sistem presidensial, jadi semua adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izzul Fatah mengatakan, jatah jabatan di kabinet sudah menjadi aturan tak tertulis dalam dunia politik. Karena itu, dukungan PAN dan Golkar hampir bisa dipastikan bakal mendapat jatah kursi di kabinet. ”Soal berapa jumlahnya dan di posisi apa, itu yang akan dikalkulasi presiden dan wapres,” katanya.
Menurut Toto, konsekuensi kian banyaknya partai pendukung pemerintah adalah perombakan formasi kabinet. Karena harus mengakomodasi seluruh partai politik, maka penyusunan kabinet akan lebih alot. Sebab, partai yang sudah sejak awal mendukung Jokowi – JK tidak akan begitu saja menerima jatahnya dikurangi.
”Jadi, kemungkinan jatah menteri dari kalangan profesional yang akan dikurangi agar bisa mengakomodasi menteri dari partai politik,” ucapnya. (bay/owi/rie)
