banner

Yakini WNI Masih dalam Keadaan Selamat, Menham Ingin Jalur Negosiasi

darikita 12 April 2016
MASALAH TERORISME: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution saat rapat dengan Komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta. BNPT mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk penambahan personel. Angka anggaran tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 311 miliar. HENDRA EKA/JAWA POS
vertical banner

darikita.com, BANDUNG – Upaya pembebasan sandera WNI yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf dipastikan masih akan melakukan jalur negosiasi. Menteri Pertahanan dan Kemananan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, negosiasi ini masih terus dilakukan secara intensif dengan pihak pemberontak.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa keadaan 10 sandera WNI dalam keadaan selamat dan masih ada di suatu tempat yang dirahasiakan.

”Itu yang terjadinya bentrokan antara tentara Filipina jauh dari tempat WNI disandera karena posisinya di bagian utara. Jadi kondisi WNI masih selamat,” jelas Luhut ketika ditemui di Mako Secapa AD jalan Hegarmanah, kemarin (11/4)

Menurutnya, negosiasi dan komunikasi terus dilakukan antar negara baik dengan pemerintah Filipina. Termasuk Malaysia.

Sedangkan pengerahan kekuatan militer untuk membantu membebaskan sandera belum dilakukan karena harus ada izin dari pemerintah Filipina. Dia menyebut, saat ini pihak militer Filipina belum memberikan izin itu.

”Pengerahan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja melanggar konstitusi dan kedaulatan. Kecuali kalau teroris ini  lari keluar Filipina kita bisa langsung serang,” ujar dia.

Namun demikian, dengan adanya operasi militer ini dipastikan akan ada risiko yaitu korban sehingga negosiasi masih diutamakan.

Luhut menegaskan, tidak akan memberikan tebusan. Sebab dapat dianggap negara di bawah tekanan. Tetapi kalau perusahaan tempat sandera ini bekerja mau memberikan, dia menyerahkannya kepada perusahaan tersebut.

Untuk itu, pihaknya memastikan tidak ada scenario alternatif untuk melakukan pmbebasan ini. Sebab dengan menggunakan operasi militer dipastikan akan ada korban dari kedua belah pihak dan bisa mengakibatkan sandera terbunuh. ”Kalau sandera terbunuh malah menjadi dilema dan dianggap tidak bisa melindungi warga negaranya,” kata dia.

Sementara itu, para keluarga WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf memang layak kecewa. Apalagi, upaya pembebasan terbaru yang dilakukan pasukan khusus Filipina ke markas Abu Sayyaf di Provinsi Basilan pada Sabtu pagi (9/4) gagal total. Belum sampai ke target sasaran, rombongan pasukan khusus Filipina justru mendapat serangan kilat.

Akibatnya, sebanyak 18 prajurit Filipina tewas dalam bentrokan yang berlangsung selama sekitar sepuluh jam itu. Empat di antaranya bahkan ditemukan tewas dalam kondisi dipenggal kelompok militan Abu Sayyaf. Selain itu, 53 orang dinyatakan mengalami luka-luka.

Dari pihak Abu Sayyaf, hanya lima orang yang tewas dan 20 orang yang terluka. Termasuk di antara korban luka adalah pemimpin senior mereka Radzmil Jannatul. Kondisi tersebut menjadikan insiden di Pulau Basilan sebagai yang paling banyak memakan korban di pihak militer dalam satu hari pertempuran. ”Seluruh pasukan tengah berduka,” ujar Kepala Militer Filipina Jenderal Hernando Iriberri kemarin.

Terkait keselamatan WNI, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, pihaknya masih memastikan keselamatan sepuluh WNI yang saat ini disandera di Pulau Sulu. ”Kami terus mempererat komunikasi dengan pemerintah Filipina,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan terkait sepuluh WNI yang disandera. Saat ini posisinya hanya bisa menunggu perkembangan dari pemerintah Filipina. ”Tapi, ada opsi lainnya. Mungkin bisa ada observer atau pemantau. Nanti bisa kita kirimkan untuk melihat bagaimana upaya pembebasan pemerintah Filipina,” jelasnya.  (yan/bil/idr/sha/JPG/afp/Reuters/c9/kim/rie)

Untuk Anda
Terbaru