darikita.com, PPDB tahun 2015 banyak menjadi sorotan, terutama penggunaan SKTM. Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung terus berupaya untuk mencari solusi. Hal tersebut terdapat dalam video yang diunggah oleh Diskominfo pada hari Rabu (8/7). Sebelumnya pada Selasa (6/7), ia mengundang perwakilan orang tua siswa untuk melakukan dialog. Dirinya menjelaskan satu persatu persoalan dan menjawab semua pertanyaan dari para wakil orang tua siswa. Pada awal ia menerangkan peta masyarakat dalam dunia pendidikan. Terbagi menjadi empat, orang kurang mampu-pintar, kurang pintar-tidak mampu, mapan-pintar dan mapan tapi secara ekonomi kurang.
Menurutnya bila dirinya disuruh memilih siapa yang akan didahulukan memilih fasilitas, tentu ia akan memilih kelompok masyarakat yang paling rawan yaitu tidak mampu dan kurang pintar. “Itu yang paling rawan, itu yang banyak putus sekolah, itu yang membuat kenapa tingkat lama sekolah di kota Bandung hanya 10,7 tahun. dan sudah jelas yang rawan putus sekolah adalah kelompok yang tidak punya uang,” lanjutnya.
Pada penerimaan tahun 2014 lalu, dilakukan secara manual. Siswa yang ingin sekolah negeri harus mendaftar secara manual ke sekolah yang dituju. Setelah diproses akan diterima oleh kepala sekolah, sekaligus menentukan masuk atau tidaknya. Namun masih banyak kecurangan, pada kepala sekolah yang tidak tahan godaan atau yang diancam. “Kami pernah hitung jual beli hampir 20 sampai 30 miliyar terjadi di bidang pendidikan. Maka tahun ini, kita lakukan online biar mesin yang menghitung supaya tidak terjadi lagi hal kaya gitu,” ucap Kang Emil.
Semi rayon pun diangkat oleh pa Wali ini. Data yang dilakukan olehnya dan tim menunjukkan bahwa ongkos termahal di Kota Bandung itu bukan uang SPP, melainkan ongkos transportasi. Maka dari itu dirinya mencoba melahirkan rayonisasi, dan juga sekarang semua sekolah disama ratakan, jadi semua sekolah favorit. Guru-guru dan kepala sekolah yang dinilai favorit, akan dirolling ke tiap sekolah.
Saat menyingung soal SKTM, Beberapa waktu lalu kang emil mengumpulkan para lurah agar SKTM selesai pada bulan Mei, setelah terkumpul, surat itu malah membludak. Dari situ, muncul gagasan adanya verifikasi polisi dan telampau emergency. Setelah ia selidiki, ternyata ada tiga tipe lurah yaitu, yang diintimidasi oleh oknum-oknum tertentu, tidak ngecek lagi dan yang memang tidak baik. Ia berkata bahwa menurut hitungan statistik jika semua orang Bandung jujur, jatah SKTM yang ada tidak akan lebih dari 20%. Namun yang terjadi saat ini, banyak orang tua yang memanipulasi data menjadi miskin.
“Setelah kita gertak waktu itu, hampir seribu yang mengundurkan diri dan 600 yang ‘disisir’ oleh polisi, ketahuan tidak benar. Malah disekeloa rumahnya gedong dua tingkat, mobilnya dua, motor dua, orangtuanya pada kerja di BUMN,” tutupnya. (Ravi/dk)
