banner

Jokowi Perintahkan ‘Lawan’

darikita 11 Maret 2019
KENALKAN PROGRAM: Capres 01 Joko Widodo memper;ihatkan kartu pra kuliah untuk memeberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengenyam perguruan tinggi.
vertical banner

BANDUNG – Dihadapan pendukungnnya Calon Pre­siden (Capres) 01 Joko Wi­dodo (Jokowi) yang berasal dari Intelektual Jabar Nga­hiji mengajak untuk melawan dan memerangi hoaks dan fitnah yang mengarah kepada dirinya.

Dalam sambutanya Jokowi dengan suara lantang me­minta kepada para Alumni dari berbagai peguruan ting­gi di Jabar dan Alumni SMA untuk berani menyuarakan kebenaran dan menangkal fitnah melalui kabar bohong.

’’Sebagai intelektual di ne­gara ini harus berani menyu­arakan yang benar itu benar yang salah katakan salah. Saya juga tidak ingin dipuji-puji, jika saya salah peringatkan bahwa saya salah. Ingatkan engga apa-apa. Jangan sam­pai masyarakat kita diberikan edukasi-edukasi dan pelaja­ran-pelajaran yang tidak be­nar,” Jelas Jokowi dalam pi­datonya pada acara dekla­rasi dukungan terhadap Capres 01 dari Intelektual Jabar Nga­hiji di Monumen Perjuangan Jawa Barat, Bandung (10/2).

Dia menilai, dilatarbelakangi politik saat ini kabar bohong atau hoaks tidak hanya lewat media sosial saja. Tetapi, penyebaran sudah dilakukan dari rumah ke rumah. Se­hingga, sangat berbaya bagi kesatuan dan kerukunan ma­syarakat dan harus dilawan.

Dengan nada tinggi Jokowi menyesalkan adanya isu-isu negatif yang mengatakan jika Capres 01 menang maka suara azan akan dilarang dan pendidikan agama akan di hapuskan.

’’ Ini logikanya seperti apa, coba logikanya kan tidak masuk,’’kata dia.

Untuk itu perlawanan ter­hadap isu negatif dan hoaks harus terus disuarakan. Sebab, berdasarkan hasil survei 9 juta lebih masyarakat Indo­nesia percaya dengan fitnah tersebut.

’’Jadi untuk menjawab semua itu maka harus kita lawan dan jawabnya seperti yang bapak ibu teriakan tadi, Lawan !,”seru Jokowi disambut teria­kan para pendukungnnya.

Dia menuturkan, untuk ka­langan intelektual jangan hanya diam. Sebab, ada pro­ses-proses demokrasi seper­ti itu harus diperingatkan dan harus kita lawan.

Selain itu, isu-isu krimina­lilisasi ulama selalu didengung-dengungkan. Padahal, ne­gara indonesia adalah ne­gara hukum semua orang sama dimata hukum. Bahkan, sekelas mentri para pejabat daerah kalau salah pasti dia­dili dan di hukum.

Jokowi meminta, isu-isu negatif harus dilawan dengan fakta dan data harus disam­paikan ke masyarakat bawah berdasarkan logika. Sebab, kalau tidak dilawan akan sangat berbahaya bagi ne­gara kita.

Selain itu, Isu antek asing juga kerap disebarkan untuk menyudutkan dirinya. Se­hingga, perlu disampaikan dan akan diulang-ulang bahwa yang namanya blok Mahakam yang dulunya dikelola oleh pihak asing selama 50 tahun kini sudah 100 persen sudah diserahkan kepada Perta­mina.

Kemudian pada 2018, blok Rokan di Riau yang dulunya dikelola oleh Chevroon Ame­rika lebih dari 90 tahun sudah 100 persen diserashkan per­tamina.. Kemudian yang ter­akhir di Desember 2018 yang namanya Freeport saat ini sudah mayoritas 51,2 persen sudah dipegang.

’’Dan bagi yang menuding-nuding dia antek asing jangan dipikir mudah mengambil alih semuanya itu dipikir gampang. Kalau mudah dan gampang itu sudah sejak dulu diambil alih,’’kata dia dengan nada kesal.

Jokowi menambahkan, me­nyikapi isu negatif dan fitnah tersebut selama ini selalu diam dan tidak pernah bi­cara mengenai pengambil alihan aset sumber daya alam tersebut. Sehingga, perlu di­jawab karena adanya tuduhan antek asing.

’’Jadi, Bandung, Jawa Barat penuh dengan intelektual-intelektual Saya yakin dengan optimis dan buka dengan optimisme kita akan bersama-sama membawa negara ini maju,’’ kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin Jawa Ba­rat, Dedi Mulyadi mengatakan, dalam menanggapi segala bentuk hoaks harus tegas, terutama yang terus dituding kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurutnya hoaks yang menjadi pembicaraan di pu­blik Jawa Barat, banyak dip­ercaya oleh masyarakat. Hal tersebut, dinilai mengkhawa­tirkan jika terus dibiarkan.

“Yang paling banyak kena hoaks itu, kelas menengah se­perti perkotaan atau yang ter­didik. Dulu bicara tematik atau akademis, tapi sekarang harus ngomong yang sebenarnya. Karena konsumsi medianya bukan media akademik, jadi berita yang tidak masuk akal dipercaya,” tuturnya.

Dia menuturkan, salah satu hoaks, seperti dilarangnya berkumandangnya suara ad­zan. Diakuinya hal tersebut, sangat tidak masuk akal, ka­rena selama pemerintahan Jokowi saat ini untuk seperti itu tidak ada. Sehingga, Jo­kowi tidak bisa lagi bergaya Jawa yang hanya berupa sin­diran halus. Namun harus mengatakan apa adanya, dalam meluruskan apa yang sebenarnya terjadi.

“Maka Jokowi tidak bisa ngomong bahasa sastra lagi, tapi harus bahasa Jakarta,” katanya.

Dedi menambahkan bahwa pembangunan di Indonesia tidak mudah, termasuk ke­budayaan. Maka harus benar-benar yang memahami se­cara utuh, agar identitas ne­gara tidak hilang.

“Pemimpin sekarang harus bisa mengelola berbagai aspek keberagaman dan bisa memimpin bukan satu komando saja, tapi juga bera­gam perbedaan yang ada,” tambahnya. (yan)

Untuk Anda
Terbaru