JAKARTA – Dua insiden kecelakaan pesawat milik TNI terjadi dalam dua pekan belakangan. Lima prajurit meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
Melihat kondisi ini, sudah sebaiknya Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan audit alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI.
Desakan agar alutsista milik TNI diaudit datang dari anggota Komisi I DPR Willy Aditya. Desakan tersebut datang setelah dua insiden kecelakaan pesawat TNI terjadi dalam dua pekan.
Pertama kecelakaan Helikopter angkut MI-17 milik TNI AD di Kendal, Jawa Tengah yang mengakibatkan lima prajurit meninggal dunia. Dan pada Senin (15/6) pagi pesawat TNI jenis BAE Hawk 209 jatuh di pemukiman di Kabupaten Kampar, Riau.
Dikatakan politisi NasDem itu, audit alutsista TNI sangat penting dilakukan. Sebab hal itu sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.
“Hawk 100/200 ini kan sebenarnya di desain sebagai pesawat latihan tempur ringan. Kecelakaan pertama percobaan Hawk 200 tahun 1986 terjadi karena black out dan disorientasi. Memang sudah banyak pengembangannya hingga tahun 2002. Sebagai pengguna perlu memeriksa semua alutsista yang dipakai,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Menurutnya, dalam kerangka pembangunan sistem pertahanan yang komprehensif, Kemhan sangat perlu mengkaji kembali setiap peralatan sistem pertahanan yang digunakan Indonesia. Persenjataan yang dimiliki Indonesia perlu disesuaikan seiring perkembangan dan ancaman terkini.
“Audit sistem pertahanan ini mendesak dilakukan karena tentu perkembangan ancaman pertahanan terus berubah. Peralatan dan perlengkapan yang dipakai TNI itu harus menyesuaikan dengan situasi kekinian, termasuk pesawat yang dipakai. Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius,” tuturnya.
Dijelaskannya, anggaran pertahanan dalam APBN beberapa tahun belakangan selalu menjadi salah satu yang tertinggi. Meskipun anggaran ini berbagi dengan banyak lembaga.
Karenanya, audit sistem pertahanan dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui pertambahan anggaran dalam penyediaan alutsista.
“Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” ucapnya.
Senada diungkapkan anggota Komisi I lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi. Dia meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan inspeksi menyeluruh terhadap alutsista tempur.
“Inspeksi ulang kesiapan alutsista senjata yang diawaki seperti pesawat, heli, kapal selam dan lain-lain yang sudah berumur lebih 5-10 tahun. Armada Hawk ini sudah hampir berumur 25 tahun, termasuk alutsista yang akan diremajakan,” katanya.
Selain itu, insiden ini juga harus diinvestigasi secara mendalam, agar mengetahui secara jelas penyebab peristiwa tersebut.
“Dalam investigasi harus dapat diidentifikasi apakah ada faktor human error, atau ada tahapan perawatan yang dilewati, kombinasi keduanya atau murni kecelakaan,” ucap politisi golkar ini.
Selain melakukan investigasi, ditambahkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz seluruh korban yang terdampak dalam insiden tersebut diberi bantuan.
“Karena pesawat jatuh di wilayah permukiman, perlu kepada masyarakat yang menjadi korban disiapkan ganti rugi oleh TNI,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan agar seluruh korban yang terdampak dalam insiden tersebut diberi bantuan.
“Saya juga akan minta seluruh korban dalam kecelakaan ini disantuni dan dirawat atas tanggungan biaya negara. Baik itu pilotnya ataupun masyarakat yang terkena,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan pesawat Hawk 0209 TT yang jatuh di pemukiman warga di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau dalam kondisi laik terbang.
“Pesawat laik terbang karena telah melalui proses pengecekan. Beberapa hari sebelumnya juga melaksanakan misi penerbangan dan berlangsung normal,” katanya dalam keterangan pers di Lanud Roesmin Nurjadin. (fin/drx)
ASET NEGARA: Sejumlah alutsista milik TNI beberapa bulan terakhir kerap terjadi kecelakaan.
