darikita.com, COBLONG – Sebagai bentuk pengembangan destinasi wisata daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan program Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat (Ripparprov) kepada DPRD Jabar dalam bentuk rancangan perundang-undangan (raperda) sebagi payung hukum dalam pelaksanaannya. Wakil Gubernur Jabar H Dedy Mizwar mengatakan, raperda ini dibentuk agar pengembangan wisata di setiap kabupaten/kota bisa berkembang dengan baik sebab kepariwisataan adalah sektor penting dalam pembangunan di daerah.
”Dengan Ripparprov ini semua akan terprogram baik dalam pengembangannya maupun menumbuhkan pembangunan daya saing perekonomian di daerah,” jelas Dedy ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan pariwisata di daerah membutuhkan perencanaan dan pengendalian secara terpadu dan sinergis. Dengan begitu, pariwisata akan memberikan dampak positif yang maksimal dan meminimalkan dampak negatifnya.
Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kapariwisataan pasal 8 disebutkan, pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana oleh tingkat provinsi. ”Nah atas dasar itulah Riparprov dirasakan sangat penting dan pemprov Jabar memiliki kewajiban ke arah itu,” kata dia.
Lebih lanjut Dedy menuturkan, Riparprov ini merupakan pedoman utama yangimplementasinya menjadi panduan kepada para pemangku kepentingan di daerah.
Dia menilai,rencana ini juga akan mencakup aspek pembangunan destinasy wisata, pembangunan Industri Pariwisata, pembangunan pemasaran Pariwisata, dan Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan. Dedy mencontohkan, destinasi wisata di Pantai Pangandaran pengembangannya dilakukan harus terarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga setempat.
”Jadi sebetulnya pengembangan pariwisata bisa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata-wisata, lingkungan dan Budaya,” pungkas Dedy. (yan/fik)
