darikita.com, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merotasi jajaran pejabat Eselon II dalam struktur pemerintahannya. Sebanyak 15 pejabat Eselon II yang terdiri dari kepala dinas, asisten daerah dan staf ahli resmi dirombak dan dilantik Ridwan Kamil di Gedung Serbaguna, Balai Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin (13/1).
Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan, rotasi mutasi melewati tahapan yang selektif. ”Masukan instansi vertikal jadi salah satu pertimbangan,” tukas dia. Dalam berorganisasi sahut Emil, mutasi substansinya guna mewujudkan tim yang kuat. Selain menciptakan suasana harmonis juga merealisasikan janji-janji saat kampanye. ”Tim itu ibarat sebuak klub sepak bola. Harus menyesuaikan dengan strategi target,” kata Emil.
Dalam kamus Emil, perpindahan pejabat tidak mengenal istilah di parkirkan. Sebab, setiap saat perubahan dapat dilakukan. Pemanggilan dan penempatan sesuai kapasitas dan kapabilitas untuk kebutuhan organisasi. ”Kami (wali kota, wakil wali kota, dan sekda kota) tidak banyak waktu lagi. Seluruh ASN harus memperlihatkan kinerja yang optimal. Mereka harus menyesuaikan ekspektasi pimpinan, kalau tidak, nggak bisa diterima sebagai teamwork,” tegas Emil.
Mekanisme monitoring aparatur ada penilaian tiap bulan. Bekerja sesuai target kami pun akan menilai dengan objektif. Jangan pernah main-main dengan integritas dan gratifikasi. ”Kami konsen. Intinya, jangan merusak integritas kartena kami tidak segan melakukan tindakan,” ujarnya. ”Berikan pelayanan maksimal sesuai harapan masyarakat,” sambung Emil.
Sejauh ini, jelas Emil, tantangan semakin komplek. Pejabat harus miliki gagasan dan inovasi, bukan selalu minta arahan dari pimpinan. ”Bandung masih banyak masalah, terutama urusan banjir dan kemacetan. Itu jadi ukuran, sebab di tahun 2016 ini, Bandung harus antisipasi banjir dan minimalisir kemacetan,” ucap Emil, seraya menyebut Indeks ekonomi 8.8 persen, kemiskinan berkurang, infrastruktur prioritas dan tantangan, transportasi mahal dan rumit, serta indeks kebahagian harus dipertahankan.
Selain itu, kinerja birokrasi yang sudah membaik dengan nilai 80 (sakip), dinilai Emil menggelitik. Itu buat saya jadi greget, karena seolah sulit mengejar WTP, ”Bagian aset harus ada perubahan signifikan. PPDB tahun ini harus sempurna, dinamika tahun lalu tidak tertulang,” harap Emil.
Lebih lanjut Emil menegaskan, perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini. Target tersebut merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar lagi. Maka, membereskan persoalan aset daerah menjadi strategi prioritas dalam mewujudkan cita-cita itu.
”Menata aset tak sebatas di lingkungan DPKAD. Melainkan termasuk aset yang dikelola PD Pasar juga kurang optimal. Jangan berlindung dibalik sertifikasi, sementara abai pada program yang digariskan,” kata Emil.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Iskandar Zulkarnaen menyatakan, apa yangg diamanatkan wali kota akan dia kerjakan. Tetapi, akan menjadi tak berdampak ketika masyarakat tidak turut menjaganya. ”Banjir akan selalu mengancam ketika orang buang sampah sembarangan. Pada akhirnya kita kerepotan. Saya akan koordinasi dengan instansi yang menangani sampah,” kata Zul.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengaku sudah mengambil langkah strategis dalam antisipasi PPDB. ”Yang perlu kita sempurnakan bagian penerimaan jalur afirmasi. Pak wali pesan harus akomodir masyarakat berkebutuhan khusus. Itu sedang kita finalisasi. Aturan PPDB tinggal uji publik saja,” imbuh Elih.
Asisten Administarsi Umum Sekretariat Daerah Pemkot Bandung Dandan Riza Wardana, yang didaulat membacakan fakta integritas dan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung menyatakan, akan berupaya memenuhi ekspektasi wali kota. Terlebih BPPT memiliki fungsi pelayanan. ”Sesuai aturan main akan dimaksimalkan keperluan masyarakat apalagi terkait penanaman modal tak akan dipersulit,” kata Dandan. (edy/fik)
