NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat terus berinovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya, dalam membuat KTP elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang kerap menjadi beban masyarakat.
Secara resmi Pemkab Bandung Barat meluncurkan program Sistem Pelayanan Antar Langsung (Silayung). Melalui program ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat tidak lagi terbebani dalam pembuatan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, Silayung merupakan program yang dirancang sejak 2019 lalu dan akan direalisasikan pada Maret 2020 mendatang. Sebagai bentuk persiapan, pihaknya turun langsung menyerahkan sejumlah e-KTP kepada warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah.
“Ini program 2020 yang direncanakan dari tahun 2019, Silayung ini baru terealisasi sekarang. Hari ini (kemarin) saya memberikan langsung e-KTP ke beberapa warga penerima,” ujar Aa Umbara usai launching program Silayung di Lapangan Plaza Mekarsari Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Senin (10/2).
Aa Umbara menyampaikan, dengan program Silayung seluruh warga Kabupaten Bandung Barat tidak perlu repot untuk datang ke kantor Disdukcapil, melainkan cukup datang ke Kecamatan untuk melakukan proses rekam dan cetak e-KTP secara gratis.
“Jadi masyarakat lebih baik datang ke kecamatan untuk rekam dan cetak, nanti setelah jadi akan diantarkan oleh petugas tanpa ongkos kirim apa-apa,” katanya.
Digagasnya program Silayung, menurutnya, dikarenakan pihaknya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait mahalnya biaya transportasi yang mesti dikeluarkan saat hendak mengurus adminduk di kantor Disdukcapil.
“Saya sering sidak ke Disdukcapil dan terlalu banyak (warga yang mengantre). Saya tanya ke warga itu rata-rata habis Rp 100 ribu, bahkan yang dari Gununghalu bisa habis sampai Rp 150 ribu dengan makan, dan itu tidak selesai dalam satu hari,” terangnya.
Karena proses pembuatan e-KTP ini tidak bisa selesai dalam satu hari, kata Aa, warga pun terpaksa harus datang lagi ke Kantor Disdukcapil untuk mengeceknya. Artinya, biaya yang dikeluarkan masyarakat pun bertambah dengan jumlah yang sekian, apalagi kalau dua sampai tiga kali bisa ratusan ribu.
Maka dari itu, pihaknya menyarankan, pada Maret mendatang seluruh masyarakat cukup melakukan rekam dan cetak e-KTP di kantor Kecamatan di daerahnya masing-masing, tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil di Kecamatan Ngamprah.
“Tentunya, program ini merupakan kebanggaan. Tetapi diharapkan, setelah ada program ini Disdukcapil mampu memaksimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanann KTP,” imbuhnya.
Aa Umbara menginstruksikan jajarannya agar mempermudah pelayanan pembuatan E-KTP dengan pelaksanaan pencetakan di tiap kecamatan untuk kemudian langsung diantarkan ke masing-masing pemohon.
Warga Desa Mekasari, Sindy,17, mengaku merasa terbantu dengan adanya progam Silayung ini karena ketika datang ke kantor Disdukcapil ia harus mengantre dari subuh untuk mendapatkan KTP.
“Alhamdulillah sekarang saya sudah punya KTP dan diantar langsung ke rumah oleh pak Bupati,” katanya.
Ia mengaku perlu waktu berbulan-bulan untuk membuat E-KTP hingga akhirnya benar-benar bisa dimiliki seutuhnya.
“Ya lumayan lama dan mesti bolak-balik ke kantor pemkab. Untungnya rumah saya dekat, jadi engga terlalu buang waktu dan biaya. Mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi,” tandasnya. (mg6/drx)
