Ia berpendapat, aliansi pabrik yang selama ini dilindungi Apindo membuat pemerintah tidak punya kewenangan mengatur regulasi yang ada, terkait pembuangan limbah dan akhirnya membuat Pemkot Cimahi melemah dan terkesan diatur. Alasan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah industri juga ikut serta. Padahal kebijakan itu bertolakbelakang dengan kondisi masyarakat di sekitaran pabrik.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana dinas lingkungan hidup bisa mengatur pabrik di lingkungan Kota Cimahi yang melanggar peraturan. Pihaknya menduga bahwa dinas Lingkungan Hidup tidak punya power untuk mengatur pabrik yang ada. “Itu kan aneh, masa Pemerintah daerah tunduk sama yang harusnya diatur,” ungkapnya.
Dia menegaskan jika kajian yang mereka lakukan tidak mendapatkan respon dari Pemerintah Kota Cimahi maka mereka akan melayangkan somasi kepada beberapa pabrik yang sengaja membuang limbah sembarangan. Dan untuk meyakinkannya,
Nuron menyayangkan, meski Perda sudah diterapkan, namun masih banyak perusahaan dan pabrik yang melanggar. Ia menduga adanya praktik suap menyuap yang dilakukan pihak pemerintah melalui dinas terkait. sehingga terjadi pembiaran terhadap pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke daerah pemukiman warga. “Saya menduga bisa saja ada oknum pejabat yang bermain dibelakangnya. Kalau memang tidak ada, harus tegas terhadap pelaku pelanggaran,” pungkasnya. (bun/ign)
