darikita.com, Ramainya perbincangan politik yang menggembar-gemborkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan melenggang ke DKI, mendapat berbagai hujatan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Pengamat Politik dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf.
Dia menilai Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kurang pas untuk memimpin DKI Jakarta. Asep mengatakan, meskipun survei yang lebih baik dari Basuki Tjahjapurnama (Gubernur DKI Jakarta, Red), tapi tidak secara langsung meningkatkan elektabilitas Emil dari penduduk DKI. Sebab, elektabilitas Ahok ternyata tinggi dibanding Emil.
’’Dengan profil Emil saat ini, saya rasa Emil belum cocok dengan karakter pemerintahan dan birokrasi DKI Jakarta yang begitu keras,’’ katanya saat dihubungi kemarin (29/1).
Emil, menurut pengamatannya, merupakan sosok pribadi intelek dan kompromistis dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebaliknya, Ahok memiliki banyak dukungan dari mereka yang pro kebhinekaan. ’’Kalau sosok Emil memimpin DKI tidak akan bisa. Sebab, DKI sangat keras,’’ ungkapnya.
Asep meminta, sebaiknya Ridwan Kamil fokus membenahi segala permasalahan Kota Bandung dibanding berpikir ikut bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Sebab, situasi politik, pemerintan dan birokrasi Kota Bandung cocok untuk Emil. Kalaupun mau mengincar yang lebih tinggi, lebih baik incar posisi kabinet saja.
’’Sebaiknya Emil membereskan dulu janji politiknya terhadap masyarakat Kota Bandung. Sebab, balik lagi saat pencalonan pasti memaparkan visi dan misi lima tahun ke depan,’’ ujar Asep.
Sementara itu, Ageng Pamuji, yang mengaku sebagai tim sukses Emil pada saat pencalonan dulu menegaskan, keinginan dirinya bersama rekan rekannya mendukung Emil untuk jadi wali kota saat itu, karena apa yang menjadi visi dan misi Emil sejalan dengan pemikiran dirinya.
Namun apabila Emil berniat untuk pindah ke Jakarta sebelum menyelesaikan masa jabatannya, jelas akan membuat kekecewaan orang yang saat itu berjuang untuk mendukungnya.
’’Percuma saja kita dukung kalau ditengah jalan harus berhenti sebelum jabatannya berakhir, kalau emang benar Emil jadi maju saya dan rekan rekan pasti sangat kecewa,’’ pungkasnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil menyebutkan, saat ini banyak aspirasi yang bertolak belakang. Itu meluncur dari masyarakat dan pengusaha di Jakarta meminta dirinya untuk ikut bersaing di ibukota. Namun, masyarakat Bandung kebanyakan menolaknya untuk turut serta. ”Saya sedang mendengar semua itu,” terangnya.
Selama enam bulan itu, semua aspirasi ini akan digodok. Keputusan terbaik tentunya nanti akan diumumkan. ”Ya ditunggu saja, saya membutuhkan analisa secara lengkap, bagaimana positifnya dan negatifnya. Semester ini semua dijelaskan,” ujarnya.
Terkait adanya penjaringan terbuka, dia menuturkan bahwa hal tersebut justru membuat banyak orang merasa bahwa dirinya sudah memutuskan untuk ikut dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017. ”Saya pastikan saya belum putuskan, posisi masih mendengarkan,” paparnya.
Apakah ada pertimbangan lainnya? Dia menyebut bahwa hal yang memberatkannya untuk bersaing pada pilgub DKI Jakarta adalah terpotongnya masa jabatan sebagai wali kota Bandung selama setahun.
”Jabatan wali kota baru selesai 2018, pemilihan gubernur dilakukan 2017. Ya diskon setahun. Ini dilema juga karena jadwalnya berbeda-beda, akhirnya waktu bekerja juga harus terpotong. ” tuturnya.
Dengan adanya masalah tersebut, polemik bahwa seorang pemimpin tidak menyelesaikan pekerjaannya untuk mengikuti pemilihan yang lainnya akan terus terjadi. Padahal, pemimpin itu berkariernya juga seperti ini. ”Hal seperti ini yang menghambat pemimpin. Karena itu saya mendukung pilkada serentak,” terangnya.
Dia berharap semua pihak nantinya akan mendukung keputusannya, apakah maju sebagai calon gubernur DKI atau tidak. ”Kalau sekarang saya masih terus berupaya fokus membangun Bandung,” jelasnya ditemui di kantor Bareskrim Polri usai rapat dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim terkait stadion Gedebage. (dn/rie)
