CIMAHI – Informasi bohong yang disampaikan Ratna Sarumpaet, dapat berdampak buruk pada pencalonan Prabowo Subianto. Apalagi Ratna diketahui merupakan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu dikatakan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha.
Sebagai informasi, semula santer informasi tentang dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet saat menghadiri sebuah acara di Bandung, 21 September 2018. Kemudian, kemarin (3/10) dalam jumpa pers dengan para wartawan, dia sendiri melakukan pembantahan. Ratna pun menyampaikan permohonan maaf pada Prabowo Subianto dan Amien Rais, karena telah menyampaikan informasi bohong.
”Kekhawatiran saya atas informasi hoaks ini, justru bisa berbalik menjadi sesuatu yang berdampak buruk bagi Prabowo,” ujar Arlan Sida saat dihubungi Jabar Ekspres melalui sambungan telepon, kemarin (3/10)
Meski demikian lanjut Arlan, masyarakat perlu menyikapi adanya hal seperti itu, agar tidak muncul kebencian. Penyelesaian bisa juga dengan cara melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, lantaran kabar hoaks tersebut sudah dicerna masyarakat luas.
”Sampai banyak statement pemukulan ini sesuatu yang bersifat politis. Masyarakat berpikir pelakunya tidak akan ditangkap, jadi saya pikir harus ada sikap yang tegas dari aparat kepolisian,” katanya.
Menurut Arlan, jika kabar itu merupakan strategi politik, kemungkinannya ada dua, yang pertama bisa menguntungkan kubu Prabowo apabila kabar pengeroyokan tersebut benar terjadi karena seorang pejuang aktivis yang mendukung #2019GantiPresiden, tetapi mengalami aksi kekerasan.
”Sayangnya informasi hoaks tersebut, hanya akan memunculkan bukan simpati atau empati masyarakat. Justru masyarakat akan geram karena tidak percaya yang dilakukan Ratna ke depan saat mendukung Prabowo,” katanya.
Disinggung pengakuan Ratna Sarumpaet yang mengakui dirinya telah menciptakan kebohongan dengan mengaku mengalami pengianayaan sehingga wajahnya penuh dengan lebam.
Menurut Arlan, langkah tersebut sudah tepat, untuk menyelesaikan adanya berita hoaks ini dengan menjelaskannya ke publik, tetapi aparat kepolisian tetap harus memutuskan rantai berita hoaks tersebut.
”Itu agar berita hoaks ini tidak terus dikonsumsi masyarakat termasuk para pendukung Prabowo. Sebelum adanya pernyataan resmi dari polisi kan berita ini terus dikonsumsi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu karena menyebut kasus dugaan penganiayaan berada di wilayah hukum Jawa Barat. Jajaran kepolisian terus melakukan penelusuran informasi itu ke sejumlah rumah sakit terutama yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi. Karena Ratna, disebut-sebut sempat singgah disalahsatu rumah sakit di Cimahi.
Kasat Intelkam Polres Cimahi, AKP Agus Nur Arsyad mengaku, pihaknya sudah melakukan pengecekan kesejumlah Rumah Sakit yang ada di Wilayah hukum Polres Cimahi.
”Kami hanya melakukan pengecekan saja, tadi baru ke delapan rumah sakit di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat,” ujar Kasat Intelkam Polres Cimahi, AKP Agus Nur Arsyad saat dikonfirmasi, kemarin (3/10).
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, pihaknya memastikan pada 21 September 2018 tidak ada pasien atas nama Ratna Sarumpaet. Hal tersebut diketahui setelah, pihaknya turun langsung melakukan pengecekan ke setiap rumah sakit dan meminta keterangan ke bagian humas rumah sakit.
”Hasilnya tidak ada pasien atas nama Ratna Sarumpaet di setiap rumah sakit yang telah kita cek,” katanya.
Dia menjelaskan, beberapa rumah sakit di Cimahi yang telah dilakukan pengecekan diantaranya Rumah Sakit Mitra Kasih, RSUD Cibabat, di Jalan Amir Mahmud dan Rumah Sakit Kasih Bunda di Jalan Maharmartanegara dan Rumah Sakit Dustira di Jalan Dustira.
Sedangkan RS yang ada di Kabupaten Bandung Barat diantaranya, Rumah Sakit Umum Cililin, RSUD Cikalong Wetan dan RSU Cahaya Kawaluyan di Kota Baru Parahyangan dan Rumah Sakit UKM Taman Kopo Indah III, Margaasih di Kabupaten Bandung.
”Jika kabar itu memang betul adanya kami masih akan terus menelusurinya,” jelasnya.
Sementara itu, saat Jabar Ekspres mencoba melakukan penelusuran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat dan RS Mitra Kasih, salah seorang staf kedua rumah sakit tersebut mengatakan memang tidak ada nama pasien atas nama Ratna Sarumpaet.
”Tidak ada, tadi juga polisi menanyakan soal pasien Ratna Sarumpaet. Polisi kesini kemarin jam 7 malam,” ujar Riani staf bagian Medical Record Rumah Sakit Mitra Kasih.
Senada dikatakan Ahmad, staf bagian pendaftaran RSUD Cibabat, bahwa pihaknya tidak pernah menerima pasien atas nama Ratna Sarumpaet. Hal itu diketahui setelah pihaknya mengecek nama daftar pasien. “Tidak ada nama pasien atas nama Ratna Sarumpaet,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza mempertimbangkan posisi Ratna Surampaet sebagai juru kampanye dalam tim badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
”Salah dong itu, enggak bener berarti dia (Ratna). Ya yang bersangkutan nanti akan kita pertimbangkan (apakah) terus dalam tim atau tidak,” ujar Riza seperti dilansir dari Antara.
Riza menjelaskan Partai Gerindra menjadi pihak yang dirugikan atas pernyataan bohong Ratna yang mengaku luka akibat dikeroyok padahal itu akibat kesalahn tindakan bedah plastik sedot lemak.
”Tentu kami pohak yang dirugikan atas apa yang disampaikan beliau (Ratna) terkait berita-berita sebelumnya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap Ratna yang sudah membohongi orang-orang penting di bangsa ini. Bahkan, kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet ini menjerumuskan dirinya ke dalam lembah dusta. Hal ini sepenuhnya diketahui Ratna.
”Setelah pengakuan Ibu Ratna tentang kasusnya ini, mengandung beberapa dimensi persoalan. Pertama, di wilayah persoalan pribadi tentu ada banyak misteri tentang kenapa orang berumur 70 tahun membiarkan dirinya jatuh ke dalam lembah keterangan dusta, dan kesaksian palsu yang dia sampaikan kepada orang-orang penting, bahwa operasi plastiknya dia adalah sebuah penganiayaan,” kata Fahri Hamzah lewat pesan suara ke Fajar Indonesia Network, kemarin (3/10).
”Saya membayangkan bagaimana Wakil Ketua DPR (Fadli Zon-red), Capres Prabowo Subianto, Prof Amien Rais dan orang-orang penting lainnya yang mendengar langsung dari yang bersangkutan, harus percaya bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya adalah sebuah penganiayaan. Ini misteri pribadi Ratna,” tambah Fahri.
Dikatakan Fahri, kebohongan Ratna ini memiliki dimensi politik, karena pengakuan awal Ratna sudah menjadi isu politik dan mampu membuat riuh politik bangsa. ”Apa yang terjadi beberapa hari ini dan pengakuan Ibu Ratna itu telah menjelma menjadi isu politik, yang membuat kehidupan politik dan jagad politik kita cukup gaduh di tengah situasi kita seperti ini,” jelas Fahri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, kebohongan Ratna Sarumpaet ini ada konsekwensi, baik secara sosial maupun politik. Namun, yang terpenting dalam kebohongan ini adalah yang bersangkutan cukup dimaafkan atau memiliki konsekwensi hukum.
”Saya kira itu akan punya konsekuensi, baik secara sosial maupun poltik. Tetapi yang terakhir yang lebih penting adalah menelisik apakah kelakuan seperti ini cukup dimaafkan atau dia memiliki konsekuensi hukum, terutama kepada Ibu Ratna sendiri yang telah secara tega memberi keterangan bohong kepada orang-orang penting itu,” tegas Fahri.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menambahkan, kejadian semacam ini diharapkan tidak terulang lagi ke depan. Sebab kebohongan mampu membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan melahirkan kemarahan dari pihak-pihak yang merasa kasihan terhadap kondisi Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya.
”Jadi ini kompleks prosesnya. Saya lebih cenderung supaya peristiwa ini tidak terulang, maka harus tetap ada konsekwensi kepada pribadi-pribadi tertentu untuk bertangung jawab. Karena apapun peritiwa ini telah terjadi dan mengakibatkan di masyarakat kita muncul kesimpang-siuran. Bahkan sempat melahirkan kemarahan, untung kemarahannya tertahan dan tidak berlanjut, tentu berbahaya sekali. Ini memiliki dimensi hukum yang perlu dikaji oleh penegak hokum,” tutup Fahri. (rba/ziz/ign)
