SOREANG – Logo Pemerintah Kabupaten Bandung yang disimpan di trotoar Jalan Raya Soreang dekat komplek pemkab Bandung, akhirnya dihiitamkan. Logo yang menjadi penutup saluran air dan terinjak-injak itu kini tak lagi terlihat. Namun demikian, jika dilihat dari dekat lambang Kabupaten Bandung tetap terlihat, karena bahannya diembos dengan hurup timbul.
”Kami sengaja menutup lambang itu karena sebelumnya sempat menjadi kontrovetsi. Khsusunya oleh pihak DPD Kabupaten Bandung, bahwa logo itu diduga telah dilecehkan. Sehingga kami sebagai pelaksana pembangunan trotoar itu melaksanakan perintah pihak Bina Marga agar lambang itu dihitamkan atau ditutup dengan cat hitam. Sehingga lambangnya tidak lagi terlihat,” terang Iwan, selah satu pemborong trotoar kemarin (31/10).
Hal senada diungkapkan Ketua LSM Terima Rongsokan Kabupaten Bandung Iyus Reza Rusli. Beruntung logo itu masih bisa terlihat oleh anggota DPRD dan akhirnya bisa diganti. Karena memang itu lambang yang menjadi simbol pemerintahan Kabupaten Bandung. ”Dengan demikian, saya juga menyatakan setuju jika lambang itu ditutup atau diganti dengan lambang lainnya, jika memang harus disimpan di bawah. Karena logo itu bisa saja dikategorikan melecehkan lambang pemerintahan Kabupaten Bandung,” ujar Iyus.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung menyayangkan pemasangan bak kontrol di trotoar sepanjang Jalan Raya Soreang, menuju Komplek Pemkab Bandung, yang menggunakan lambang Kabupaten Bandung. Lambang daerah yang sakral melambangkan ikatan suatu daerah secara histori, filosofi, sosial budaya dan simbol pemersatu masyarakat dan pemerintah daerah harus diinjak-injak oleh pejalan kaki.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat mengatakan, logo pemerintah daerah adalah sesuatu hal yang sakral. Bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun memang posisinya tetap dibawah lambang negara. Dengan dipakai sebagai tutup bak kontrol selokan dan berada dibawah tentu saja bisa dikatakan merendahkan atau melecehkan wibawa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung.
