banner

Pemkab Bakal Wujudkan Kota Walini

darikita 12 April 2016
FAJRI ACHMAD NF / BANDUNG EKSPRES PERCEPATAN: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta rombongan meninjau kawasan pembangunan kereta cepat saat groundbreaking di Cikalongwetan, beberapa waktu lalu.
vertical banner

darikita.com, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan akan mengembangkan wilayah Kota Walini atau Kawasan Cikalongwetan Terpadu yang bersinergi dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang lokasi persinggahan (transit oriented development/TOD) berada di Perkebunan Teh Mandalawangi Maswati di Kecamatan Cikalongwetan. Bahkan, dari luas total perkebunan teh yang mencapai 2.800 hektar, sebanyak 1.270 hektar di antaranya akan dijadikan untuk pengembangan kawasan lokasi kereta cepat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin mengungkapkan, pengembangan Kota Walini sebetulnya sudah direncanakan sebelum adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana penataan Kota Walini sudah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Dengan demikian, adanya rencana pembangunan kereta cepat tentu memberikan dampak positif untuk pengembangan kawasan tersebut. ’’Cikalongwetan dan Cipeundeuy itu merupakan kawasan strategis yang memang sudah direncanakan akan dikembangkan sesuai RT/RW. Kebetulan memang ada proyek kereta cepat sehingga perlu bersinergi,” kata Asep, di Ngamprah, kemarin.

Menurut Asep, selain pengembangan Kota Walini, di wilayah Cikalongwetan juga ke depan akan menjadi lokasi pariwisata, pendidikan dan juga akan dibangun Kampung Asia Afrika (KAA).  Dengan hadirnya kereta cepat, semua pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah akan semakin cepat terwujud. ’’Di Cikalongwetan rencananya akan jadi kawasan pendidikan seperti dibangun kampus ITB. Bahkan ada Kampung Asia Afrika, itu juga sesuai keinginan pak bupati yang sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Ditambah lagi nanti akan dibangun interchange atau Gerbang Tol Warung Domba yang bisa secepatnya hadir,” tukasnya.

Diakuinya, terkait dengan trase kereta cepat, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Sebab, kata dia, untuk jalur kereta cepat tidak seperti jalur kereta api biasa yang melalui jalur umum. ’’Nantinya jalurnya itu berada di atas misalkan dengan ketinggian 20 meter, sehingga kegiatan di bawah tidak akan terganggu,” paparnya.

Disinggung apakah sejauh ini sudah berkoordinasi dengan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selaku pemegang kuasa pembangunan Kereta Cepat, diakuinya hanya satu kali melakukan rapat. ’’Kita pernah rapat dengan konsultan PT KCIC namun nanti akan dilakukan rapat lanjutan. Intinya sudah dibahas ke arah untuk pengembangan kawasan tersebut,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan Presiden Joko Widodo,  21 Januari 2016. Hal itu ditandai dengan groundbreaking di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Anggaran untuk Kereta Cepat ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Konsorsium BUMN tersebut antara lain PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII berkolaborasi dengan konsorsium China yang mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT KCIC.

Pengoperasian kereta cepat ini membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. Untuk itu, rencananya KCIC bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dan direncanakan dalam jangka panjang akan membangun power plant sendiri untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi. (drx/vil)

Untuk Anda
Terbaru