CIMAHI – Direktur Utama RSUD Cibabat, Trias Nugrahadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Kota Cimahi mengaku, sedang mengalami kesulitan untuk biaya operasional kesehatan. Sebab, klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami keterlambatan.
Menurutnya, keterlambatan ini sudah terjadi selama hampir tiga bulan dengan rata-rata tagihan perbulan Rp 7 miliar hingga Rp 9 miliar, sehingga jika di total ada sekitar Rp 20 miliar lebih.
“Sampai bulan Juni (2018) lancar. Ada perubahan Juli, Agustus, September (macet). Keseluruhan rata-rata Rp 7 miliar,” jelas Trias ketika distemui kemarin. (19/9).
Trias mengungkapkan, adanya ketelambatan ini berdampak pada pengadaan stok obat di rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan. Namun, untuk pelayanan terhadap pasien masih tetap didahulukan termasuk mengutamakan hak-hak karyawan dan para dokter.
“Kita tetap mengamankan dana untuk membayar mereka. Kita tetap prioritaskan gaji karyawan,” ucapnya.
Trias mengatakan, keterlambatan pembayaran diduga karena adanya defisit yang dialami BPJS Kesehatan, sehingga pemerintah harus hadir membantu. Sebab, BPJS Kesehatan merupakan jaminan sosial yang tidak membedakan tingkat sosial.
Dia menilai, BPJS Kesehatan seharusnya menerapkan sistem subsidi silang membeyar iuran, dimana masyarakat mampu harus mau membayar iuran lebih tinggi. Sehingga, bisa membantu masyarakat kurang mampu.
Selain itu, tingkat kesadaran dari masyarakat untuk membayar BPJS yang masih rendah menjadi penyebab BPJS mengalami devisit pemasukan.
“Seharusnya pemikiran seperti itu dibuang jauh. Kita harus berpikir membantu orang lain dengan cara gotongroyong,” kata dia.
Trias menyebutkan, dalam sehari RSUD Cibabat melayani pasien rawat jalan yang memanfaatkan BPJS Kesehatan mencapai 800 orang. Itu pun kebanyakan pasien berasal dari luar Kota Cimahi.
“ Berdasarkan data tahun lalu KBB 48 persen, Cimahi hanya 35 persen, Kabupaten Bandung 10 persen lebih,” kata dia.
Terpisah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya tidak menampik adanya keterlambatan pembayaran klaim kepada RSUD Cibabat. Bahkan dia mengakui keterlambatan pembayaran bukan terjadi kepada RSUD Cibabat saja.
Yuda menjelaskan, penunggakan pembayaran kepada rumah sakit dan Puskemas terjadi di seluruh cabang BPJS Kesehatan. Namun, Dia enggan merinci alasannya karena itu menjadi kewenangan BPJS Kesehatan pusat.
“Saya rasa pihak rumah sakit sudah mengerti dengan kendala yang ada saat ini. Keterlambatan terjadi secara nasional. Kami tidak mengetahui persis hal ini bisa terjadi,” jelas Yudha.
Kendati begitu Yudha mengungkapkan, pembayaran dari kas BPJS Kesehatan untuk 12 rumah sakit dan Puskemas serta fasilita kesehatan lainnya di Cimahi-KBB mencapai Rp 100 miliar per bulan.
“Rata-rata pembayaran perbulan kepada RS (rumah sakit) sekitar Rp 80 miliar. Jika ditotal pembayaran bersama puskesmas dan faskes (fasilitas kesehatan) lainnya maka sebulan kurang lebih Rp 100 miliar,” ungkapnya.
Meski tak bisa merinci alasan utama penunggakan, menurut Yudha salah satu alasannya adalah kurangnya pembayaran iuran dari peserta BPJS Kesehatan, khususnya peserta mandiri. (zis/yan)
