”Kita jauh tertinggal dengan Thailand, Negara yang tidak menganut agama Islam tetapi kemudian mereka sudah penetrative. Mereka sudah membangun hotel-hotel syariah, pasar syariah dan sebagainya kemudian itu menjadi potensi besar. Mereka sudah memenuhi angka 15 juta wisatawan. Hal-hal itu yang kemudian saya pikir, harus dimulai dari desa-desa,” tambahnya.
Namun, konsep ini menurutnya belum tentu akan selaras dengan bangsa Indonesia yang beragam. Ada satu kasus di Bali, ketika konsep syariah ditawarkan justru memunculkan banyak protes dari masyarakat setempat. Lantas apa yang sebenarnya harus diterapkan dalam konsep Wisata Halal tersebut, ditengah alergi masyarakat terhadap “Arabnisasi” terutama sering muncul di media social akhir-akhir ini. Menurut Reza, masyarakat harus dapat membedakan antara konsep budaya dengan agama.
”Bedakan antara budaya dengan konten presedental agama dengan capital Tuhan. Jadi ketika kita menampilkan hal-hal tourism, lokalwism juga harus dibangkitkan. Contoh misalnya, ketika kita bicara fashion ketika kita datang ke Uni Emirat Arab, mungkin yang ditampilkan itu adalah gamis, misalnya dengan sorbannya. Tapi ketika datang ke Indonesia, maka peci menjadi salahsatu symbol, misalnya,” tambahnya.
Yang ingin ditandaskan pendiri Rumah Imperium itu, sebutnya dimana Wisata Halal jangan dimakanai sempit tetapi harus dimaknai dimana di dalamnya nantinya akan diajarkan nilai-nilai Islam yang universal. ”Dengan media represing, wisata sembari dengan memperkenalkan potensi desa yang di luar dari konten agama. Misalnya dengan ekowisatanya dia, tapi dikemas secara sar’i,” tambahnya.
Disinggung jika nantinya ada kejadian protes seperti kasus di Bali, dengan adanya perubahan budaya yang ada, seperti saat ini jaipong dengan budaya khasnya menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat. ”Kalau soal itu sebenarnya harus ada konsensus antara pemerintah local dengan budayawan dan marketer kita sebenarnya,” terang dia
