darikita.com, CIMAHI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Dinamika Abdi Rakyat (Fopdar) mengingatkan seluruh birokrat di Kota Cimahi untuk melaksanakan kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Hal itu disampaikan, saat audensi antara pengurus Fopdar yang dipimpin Wakil Direktur Dedi Mulyadi dan Sekretaris Yudishwara dengan Asisten Pemerintahan Pemkot Cimahi Maria Fitriani dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Totong Solehudin, di ruang rapat Asisten Pemerinatahan, Komplek Pemerintahan Kota Cimahi, kemarin.
Juru Bicara Fopda, Glen Bakri mengataakan audensi dilatarbelakangi keprihatinan atas perjalanan pemerintahan di Kota Cimahi sejak dipimpin Wali Kota Cimahi Dua periode Itoc Tochija. Karena kata dia, di tengah perjalanan kepemimpinan Itoc Tochija diduga sarat dengan KKN. ”Kami mensinyalir adanya praktik KKN yang dilakukan mantan wali kota tersebut dengan menjadi makelar proyek. Ini kan menjadi hal yang tidak etis dilakukan,” katanya.
Selain itu, dugaan budaya setoran dari anak buah kepada atasannya menjadi hal yang bukan menjadi rahasia lagi selama kepemimpinan Itoc Tochija. ”Hal itu kan menjadi beban bagi bawahannya yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas kinerja dari bawahannya, karenanya saya berharap model kepemimpinan seperti itu jangan ditiru oleh yang lainnya,” ungkapnya.
Dikatakan Glen, Fopdar merupakan LSM yang ikut memperjuangkan peningkatan status Cimahi dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom. Bahkan Fopdar yang membawa Itoc Tochija ke Kota Cimahi dari Bogor saat menjabat sebagai Sekda Bogor. ”Kami sebagai lembaga yang sudah berusaha mendorong peningkatan status dari Kotif menjadi Kota Otonom harus mengawal perjalanan pemerintahan di kota Cimahi, jangan sampai Cimahi dirusak dengan praktik-praktik yang merugikakn kepentingan masyarakat. Jika itu terjadi kami juga yang akan menghadapinya, hal ini kami sampaikan agar Pemerintahan Cimahi bisa mewujudkan tujuan utama dari perjuangan cimahi menjadi otonom yaitu kesejahteraan masyarakat Cimahi,” jelasnya.
