banner

Bagikan Kartu KIS-PBI di Bandung

darikita 13 April 2017
FAJRI ACHMAD NF / JABAR EKSPRES PEMBAGIAN KIP-KIS: Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada kunjungan ke Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Cidendo, Kota Bandung, Rabu (12/4). Jokowi membagikan sebanyak 250 Kartu Indonesia Pintar (KIP), 157 Kartu Indonesia Sehat (KIS), 234 Program Keluarga Harapan (PKH), serta pembagian makanan tambahan.
vertical banner

darikita.com, BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) tambahan kepada masyarakat kurang mampu. Penyerahan KIS-PBI tambahan tersebut merupakan wujud atensi pemerintah yang besar untuk memastikan seluruh warga negara ter-cover program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia itu sangat luas. Semua warga negara Indonesia, termasuk WNA yang tinggal minimal enam bulan di Indonesia, berhak menikmati jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Untuk itu, pihaknya berharap persebaran informasi tentang JKN-KIS juga sampai secara merata di seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan saja.

”Saya harap semua yang menerima bantuan ini bisa memanfaatkanya dengan sebaik-baiknya,” katanya di Taman Pandawa, Kota Bandung, kemarin (12/4).

Jokowi yang saat itu didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, pembagian KIP dan KIS, PKH dan PMT itu bertujuan untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Jokowi menginginkan anak-anak Indonesia bisa bersaing dan tidak kalah berkompetisi dengan anak-anak negara lainnya, sehingga saat ini pemerintah fokus terhadap pembenahan kualitas generasi, mulai dari ibu hamil (anak masih dalam kandungan).

Jokowi juga menekankan mengenai penerapan KIS. Bagi masyarakat yang memiliki KIS, kata dia, mereka berhak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk itu, Jokowi minta bagi masyarakat yang memiliki KIS namun tidak mendapat layanan atau pelayanan kesehatan tidak baik di Puskesmas atau RS agar melaporkan hal tersebut kepada pemerintah.

”Sebab, yang pegang ini (KIS, Red) bukan nggak bayar ya, rakyat memang nggak bayar, betul. Tapi pemerintah membayar rumah sakit, jangan keliru. BPJS nih yang bayar ke rumah sakit. Jadi apa-apa tuh bayar,” tandasnya.

Untuk Anda
Terbaru