”Kami tidak hanya meminta agar hak kami bisa segera dipulihkan. Namun, kami juga harus dikembalikan ke level kompetisi yang terakhir kami ikuti,” ujar Didiek.
Sebagai catatan, Arema Indonesia, Persebaya, Persema dan Persibo adalah tim peserta Indonesia Premier League (IPL), kompetisi yang ketika 2013 lalu diakui oleh PSSI.
Namun, tanpa ada alasan yang jelas, tim-tim tersebut tidak diikutkan oleh PSSI dalam kompetisi unifikasi antara IPL dan Indonesia Super League (ISL) yang berstatus sebagaibreakaway league karena tidak diakui oleh PSSI.
”Kami ingin Presiden Joko Widodo melihat dan mendengar kalau ada tim sepakbola yang haknya masih terpasung. Itu saja,” tambah Haris Fambudy, direktur pemasaran Arema.
Sementara itu, tekad para voters PSSI yang tergabung dalam Kelompok 85 untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) masih bulat. Ya, bagi mereka, tuntutan menggelar KLB untuk mencari Ketua Umum PSSI yang baru sudah tidak bisa dihindari lagi, meskipun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sudah mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI, Selasa (10/5) lalu.
Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengatakan, keputusan Menpora mencabut SK 01307 Tentang Pembekuan PSSI itu, sejatinya adalah langkah bijak. Namun, itu bukan berarti mereka akan mengubah keputusan terkait desakan agar PSSI segera menggelar KLB untuk mencari Ketua Umum yang baru.
”PSSI memang sudah bisa berjalan setelah pembekuan dicabut. Dan itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Namun, bagi kami, KLB tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan organisasi, karena persoalannya saat ini, ketua umum PSSI kan enggak ada,” kata Umuh kemarin (11/5).
Pria yang akrab disapa Pak Haji ini berharap, para voters yang sejak awal mendorong KLB PSSI tersebut tidak berubah pikiran setelah SK Pembekuan PSSI dicabut. Dengan alasan, apa yang mereka perjuangkan hari ini adalah demi masa depan organisasi yang menjadi payung untuk semua klub sepak bola tanah air itu.
Selain Umuh, CEO Bali United FC Yabes Tanuri juga menambahkan, mereka juga selalu berpegang pada komitmen awal. Bagi mereka, desakan untuk menggelar KLB PSSI adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. ”Karena salah satu syarat Menpora mencabut SK pembekuan adalah harus adanya KLB. Nah, kalau tidak ada KLB dan Menpora mengeluarkan surat baru (pembekuan, Red) bagaimana?,”kata Yabes.
”Karena itu, kalau memang mau, ya sudah sekalian saja. Kami juga sudah mengeluarkan surat dukungan untuk KLB, masa mau ditarik lagi,” timpalnya.
Sementara itu, salah satu anggota Executive Commitee (Exco) PSSI, Djamal Aziz mengatakan, mereka sedang melakukan verifikasi terhadap para voters yang mengajukan tuntutan KLB PSSI untuk segera dilaksanakan itu. Verifikasi tersebut tidak hanya terhadap surat dukungan yang diberikan oleh para klub, melainkan juga verifikasi faktual.
Artinya, Exco akan memanggil semua klub yang mengajukan tuntutan kongres tersebut dan menanyakan secara langsung apa yang menjadi penyebab mereka mengajukan tuntutan KLB PSSI tersebut. ”Kami akan menanyakan mereka, apakah tuntutan itu dibuat dengan sadar atau karena ada tekanan. Kalau ada tekanan, dari siapa. Intinya, semua harus jelas,” papar Djamal.
Seperti yang diketahui, awal Mei lalu, ada 85 dari total 107 pemilik hak suara PSSI yang menyerahka surat dukungan digelarnya KLB PSSI. Mereka berasal dari 13 klub eks Indonesia Super League, plus tim Divisi Utama, Liga Nusantara dan Asosiasi Provinsi PSSI.
Desakan untuk menggelar KLB tersebut lantaran mereka menilai bahwa Ketua Umum PSSI saat ini tidak mampu menjalankan roda organisasi setelah tersangkut masalah hukum.(ben/rie)
