JAKARTA — Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan berbasis satelit, operasi lapangan, serta penegakan hukum. Langkah itu disampaikan dalam laporan pemerintah yang merangkum pembahasan kabinet pada 21 Oktober 2026.
BNPB memanfaatkan citra satelit untuk memantau titik panas dan memusatkan penanganan pada lima provinsi prioritas. Operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat, serta dukungan udara dijalankan sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Dalam aspek hukum, Polri melaporkan 286 laporan terkait pelaku perorangan dengan 243 tersangka. Untuk perkara korporasi, tercatat 100 laporan dan 13 tersangka korporasi. Data tersebut menunjukkan pencegahan dan penindakan berjalan beriringan, sementara verifikasi lapangan tetap diperlukan pada setiap kasus.
