darikita.com, Forum Peduli Kabupaten Bandung (FPKB) mengancam akan turun dan menduduki Gedung DPRD. Hal ini berkaitan dengan keinginan DPRD untuk menaikkan uang sewa rumah dinas yang dinilai sudah tak masuk akal. Jika permintaan FPKB tidak dipenuhi, maka mereka menuntut semua anggota DPRD mundur dari jabatannya.
Ketua FPKB Hidayat Bastaman mengatakan, masih banyak warga Kabupaten Bandung yang hidup dalam kemiskinan. Begitu juga dengan sarana kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang masih harus dibenahi oleh pemerintah. Tak hanya itu, bencana alam seperti banjir dan longsor terus mengintai kehidupan rakyat di beberapa daerah di musim hujan ini.
“Kami minta DPRD membatalkan keinginannya, karena sudah tidak wajar. Sudah minta mobil dinas, lalu laptop seharga belasan juta, dan sekarang minta naik uang sewa rumah dengan nilai yang gila-gilaan,” kata Bastaman, kemarin (17/1).
Dikatakan Bastaman, seharusnya para wakil rakyat ini sadar terhadap jabatannya itu. Bukan malah “aji mumpung” menghambur-hamburkan uang rakyat, tanpa melihat penderitaan rakyat yang diwakilinya. Menurutnya, jika para anggota DPRD ini tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk rakyatnya, tidak heran jika rakyatnya pun semakin kehilangan budi pekerti dan budaya malu serta cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya.
“Kalau ekstremnya bisa saya katakan, berbagai aksi terorisme itu salah satu penyebabnya adalah kemiskinan dan ketidakadilan dari para pemangku kepentingan, ya termasuk DPRD. Begitu juga dengan berbagai tindak kejahatan, terjadi karena distribusi kesejahteraan yang timpang, jurang pemisahnya sangat jauh. Ini biang pangkal masalahnya, tapi kenapa mereka tetap saja mau menggerogoti rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Dia meminta para anggota DPRD segera menyadari kesalahannya. Jangan sampai menunggu kemarahan rakyat yang diwakilinya. Apalagi, kinerja DPRD Kabupaten Bandung selama ini dinilainya sangat buruk. Contohnya, fungsi pengawasan mereka sangat lemah. Tidak peka terhadap aspirasi dan keresahan yang dirasakan rakyatnya.
“Selama ini juga kerja mereka cuma jalan-jalan studi banding kok. Lalu bagaimana dengan fungsi pengawasannya? Itu tidak berjalan. Contohnya, berbagai bangunan liar, termasuk minimarket tumbuh subur, limbah industri mencemari lingkungan secara masif dan sistematis. Lalu ke mana mereka yang katanya wakil rakyat itu?” sindirnya.
Jika terus seperti ini, FPKB mengajak semua elemen masyarakat untuk berhimpun dan meminta pertanggungjawaban atas buruknya kinerja para wakilnya itu. Bahkan, kata dia, FPKB mengajak rakyat turun ke jalan dan menduduki Gedung DPRD Kabupaten Bandung.
“Kami mengajak semua rakyat Kabupaten Bandung bersama-sama turun ke jalan. Kita duduki gedung DPRD dan turunkan mereka dari jabatannya, karena ternyata rakyat tidak bisa menggantungkan nasibnya pada orang-orang yang hanya mengumbar kemewahan dari keringat saudaranya sendiri,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung meminta kenaikan anggaran sewa rumah. Dari sebelumnya Rp9 juta per bulan menjadi Rp16 juta untuk anggota dan Rp18 juta untuk jajaran ketua DPRD. Rencana DPRD ini tentu menuai kecaman dari berbagai pihak.
Di sisi lain, Ketua Forum DPRD Kabupaten Bandung periode 2009-2014, Aef Saefuloh menilai, permintaan tersebut sudah sangat keterlaluan dan sangat fantastis nilainya. Karena pada zamannya saja, dengan biaya sewa rumah sebesar Rp7 juta per bulan, dia merasa sudah lebih dari cukup. (hus/co1/tam)
