darikita.com, SUMUR BANDUNG – Anggaran belanja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung memiliki nilai untuk pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Untuk anggaran 2015 hingga 31 Agustus lalu, berdasarkan data dari Unit Layanan Pengadaan Kota Bandung, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran memiliki anggaran pengeluaran terbanyak. Kepala DPPK Ferdi Ligaswara menukas, banyak kebutuhan piranti dan fasilitas kebakaran yang perlu dipenuhi, maka anggaran pengeluaran Damkar mencapai 67.51 persen.
’’Karena di Damkar relatif konstruksi anggarannya berkaitan dengan belanja peralatan. Seperti pengadaan alat yang memang cepat ya prosesnya, termasuk kegiatan-kegiatan, ukurannya masalah bagaimana kita bisa melakukan penyerapan tinggi tapi juga bisa dipertanggung jawabkan secara moral, juga secara prosedural,‘‘ jelas dia kepada wartawan seusai melaksanakan rapat di Balai Kota Bandung, belum lama ini.
Angka 67,51 persen tersebut berada di kisaran Rp. 12.397. 698. 858. Dengan alokasi anggaran asal Rp. 18.365.323.556, sehingga damkar hingga akhir tahun 2015 memiliki sisa anggaran Rp. 5.967.624.698. Bila dikaitkan dengan banyaknya kebakaran yang melanda Kota Bandung, Ferdi mengaku tidak ada kaitannya sama sekali.
’’Tidak ada kaitan tentang banyaknya kebakaran yang terjadi di musim kemarau, karena masalah kebakaran itu adalah berskala nasional, musim kemarau sekarang adalah yang terpanjang, bahkan BMKG mengungkapkan kemarau ini panjang sampai beberapa bulan ke depan dan sangat rentan berpotensi kebakaran,’’ jelasnya.
Hingga saat ini, terdata 110 kejadian kejadian kebakaran. Dirinya mengungkapkan tahun lalu ada 162 kebakaran. ’’Ada berbagai upaya yang dilakukan. Kalau musim yang lalu musim kemarau relatif pendek sekarang sudah tiga bulan, bahkan lebih, ini perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian,’’ sahut dia.
Terkait kucuran APBD sebesar Rp 33 miliar lebih kepada DPPK, yang meayoritas dihabiskan belanja peralatan pemadam kebakaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mengaku belum membahas kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) tahun 2015.
’’Banggar (Badan Anggaran) belum melakukan pemanggilan. Kita akan mengklarifikasinya saat pembahasan,’’ kata anggota Banggar DPRD Kota Bandung, Aris Supriatna, kemarin (9/9).
Pada pembahasan KUPA kali ini, Banggar bekerja secara maraton. Namun demikian, itu bagian tak terpisahkan dari fungsi dewan, yaitu budgeting.
Di tempat terpisah, Kepala Seksi Keuangan dan Program DPPK Kota Bandung Rini Dewi menguraikan, dari anggaran DPPK sebesar Rp 33 miliar, hingga 9 September, realisasi belanja ada di kisaran 48,92% atau sekitar Rp 16 miliar.
Rinciannya mencakup belanja pegawai Rp 9,7 miliar atau 59,02%, belanja barang Rp 5,4 miliar atau 70,72%. Sementara untuk belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja bangunan dan gedung, masing-masing sebesar Rp 902 juta (15,66%) dan Rp 83 juta (2,72 persen%). ’’Total serapan anggaran mencapai Rp 15,916 juta lebih atau 50, 24 persen, ’’ ungkap Rini.
Membandingkannya dengan serapan tahun anggaran 2014, terlihat cukup besar. Tetapi, realisasi tahun lalu sebesar Rp 21, 963 juta, tidak menganggarkan belanja modal dan pendapatan retribusi daerah. ”Target pendapatan retribusi DPPK tahun 2015 sebesar Rp 1,4 miliar, baru terealisasi Rp 267,865 juta atau 19, 13 persen,” pungkas Rini. (fie/edy/vil)
