Menurt Fiki, hal tersebut sangat mendasar. Sebab, masyarakat Kota Bandung lebih banyak dihuni oleh anak muda yang masuk dalam katagori generasi Z. Dalam artian, mereka (generasi kelahiran 2000-2020, Red) lebih paham, cerdas dalam menentukan pilihan.
”Ini yang kemudian perlu dilakukan oleh para calon. Sebab, Bandung memiliki banyak komunitas yang perlu diraih. Bagi saya, besarnya cost politics tersebut harus mengakomodir keinganan masyarakat. Jika sudah begitu, tinggal masyarakat sendiri yang menilai,” jelasnya.
Disinggung kemungkinan langkah-langkah dia ditiru oleh calon lain, Fiki mengaku, tidak keberatan. Malah senang jika ada calon wali kota yang hendak mencontek ide-idenya.
Pada kesempatan lainnya. Anggota DPD RI Eni sumarni yang sempat hadir dalam diskusi sebelumnya mengungkapkan, biaya politik ketika dirinya mencoba maju dalam Pilkada di Kabupaten sumedang telah menghabiskan materi sangat besar.
Secara terang terangan dirinya menyebutkan, untuk ukuran Pilkada di Kota kecil seperti Sumedang saja uang Rp 7,5 miliar lebih sudah dihabiskan dalam Pemilu 2013 lalu.
”Ini saya keluarkan dari uang pribadi saya, meskipun saat itu saya gagal menjadi bupati,” ucap Eni.
Selain itu, sama halnya dalam ajang pemilihan legislatif untuk maju menjadi sebagai anggota DPD RI. Menurutnya, jumlah biaya baik untuk operasional ataupun kampanye lebih besar lagi. Terlebih, menjadi calon anggota DPD RI meliputi seluruh wilayah di 26 kota/kabupaten di Jabar.
”Biayanya Rp 30 miliar waktu itu. Kalau pun pemilu nanti, saya pikir biayanya akan lebih besar lagi,” pungkas Eni. (mg2/yan/rie)
