Portal berita dari masyarakat untuk IndonesiaJaringan Media KRIEZ  •  Redaksi  •  Pedoman Media Siber  •  Pasang Iklan
Dari Kita • Untuk Indonesia
Rabu, 16 September 2026
Bandung, Jawa Barat
Berlangganan
TERKINIKemenkes dan CEPI Uji Kesiapsiagaan Target Vaksin 100 Hari untuk Ancaman Pandemi

Rp 800 Miliar Lebih Untuk Modal BUMD

Oleh • 24 November 2015 • 08:51

darikita.com, Pemrpov Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran penyertaan modal sebesar Rp 800 milliar lebih untuk meningkatkan kinerja BUMD pada APBD 2016 nanti. Dari jumlah tersebut, bank milik Pemprov Jabar BJB juga kembali mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 400 miliar lebih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhancapital adequacy ratio (CAR) sebesar 16 persen.

Anggota Komisi III DPRD Jabar Herlas Juniar mengatakan, penyertaan modal pada BJB ini terkait dengan penambahan saham oleh pemprov karena BJB sendiri tidak akan menjual sahamnya kepada publik. Walaupun tidak menyebutkan nominal dan rinciannya dia menjelaskan, penyertaan modal lainnya diberikan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk keperluan merger yang akan berdiri dibeberapa daerah di Jabar.

Pria yang menjabat sabagai sekjen Partai Demokrat DPD Jabar ini menuturkan, penyertaan modal lanjutan juga diberikan kepada BIJB untuk percepatan pembangunan bandara termasuk pada PT Jasa Sarana untuk pembangunan Tol Soroja dan PT Gemah Rimah untuk proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

Selain itu, keberadaan PT Migas Hulu dan dan PT Migas Hilir perlu dilakukan penataan lanjutan sebab berdasarkan aturan dari Kementrian ESDM kalau daerah ingin mengelola sektor migas di hulu kepemilikan sahamnya harus 100 persen dimiliki oleh pemerintah daerah.

Namun lanjut dia, pada kenyataan pada posisi eksisting saat ini keberadaan BUMD Migas Hulu ini kepemilikan sahamnya ada yang dimiliki pihak lain. ”inikan ada investor yang terlibat sehingga harus ada proses perbaikan dan sesuai aturan dan pada nota pengantar jawaban gubernur waktu paripurna lalu katanya bersedia akan memperbaikinya,” ujar Herlas.

Disinggung mengenai keberadaan BUMD yang tidak berkembang selama ini Komisi III selalu melakukan pengawasan dengan melakukan pengkajian dan mendorong kepada Biro Investasi untuk segera melakukan pemetaan terhadap BUMD yang memiliki kinerja buruk tersebut. ”Alhamdulillah rencana penataan itu sudah ada jadi kita tunggu saja politik willdan action yang akan dilakukan pemprov Jabar,” pungkas pria berkacamata ini. (yan/fik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *